DAERAH KAWASAN PENYANGGA

Daerah Penyangga adalah wilayah yang berada di luar kawasan suaka alam baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani hak, yang diperlukan maupun menjaga ketentuan kawasan suaka alam.

Daerah penyangga berperan sangat penting bagi kelestarian suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagai buffer dalam mengurangi tekanan penduduk terhadap kawasan pada daerah atau desa sekitar kawasan yang berinteraksi tinggi dengan memadukan kepentingan konservasi dan perekonomian masyarakat sekitarnya.

Fungsi daerah penyangga ini dapat diwujudkan secara optimal dengan pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan, nilai ekonomi dan konservasi lahan masyarakat, melalui rehabilitasi lahan kritis dalam sistem hutan kemasyarakatan, hutan rakyat atau agroforestry. Model pengembangan dan pengelolaannya didasarkan pada aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar kawasan dalam bentuk pembagian daerah penyangga ke dalam zonasi.

Zonasi tersebut terbagi tiga, yaitu jalur hijau, jalur interaksi dan jalur kawasan budidaya. Komposisi jenis tumbuhan yang dikembangkan di masing-masing jalur disesuaikan dengan jarak dari batas kawasan, zonasi, dan luas lahan agar tidak berdampak pada kawasan. Pengembangan tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, obatobatan dan perkayuan dalam sistem agroforestry mempunyai nilai ekonomis dan ekologis secara terpadu untuk melestarikan sumber genetika tanaman dan satwa liar serta konservasi lahan dan air.

Artikel Terkait :

• Debit Aliran Sungai
• Daerah Aliran Sungai (DAS) Bagian Hulu /Upper Water
• Dam atau Bendungan
• Pengertian Danau
• Daerah Kawasan Penyangga
• Pola Pengaliran dan Penyimpanan Air Daerah Aliran Sungai
• Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)
  
• Daerah Aliran Sungai (DAS)
• Manfaat dan Fungsi Hutan Lindung
• Fungsi Hutan
• Kerusakan Hutan Pulau Kecil
• Definisi Hutan
• Manfaat Hutan
• Definisi Hutan Lindung
  
• Definisi Hutan Klimaks
• Definisi Mangrove
• Pengertian Degradasi Hutan
• Pengertian Deforestasi
• Pengertian Reboisasi dan Penghijauan
• Konservasi Tanah
• Pengertian Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
• Macam dan Tipe Hutan di Indonesia
• Suksesi Hutan
• Pengertian Abrasi Pantai
• Formasi Ekosistem Hutan
• Manfaat Hutan Mangrove
• Definisi Hutan Mangrove
• Pengertian Ekosistem
• Tipe Tipe Hutan Tropis
• Indonesia jadi Miskin Tanpa Hutan
• Presiden Dedikasi Tiga Tahun Terakhir untuk Hutan Indonesia
• Illegal Logging pada Kawasan Hutan Konservasi

Penataan batas kawasan hutan

Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita Acara Tata Batas.

Tahapan pelaksanaan penataan batas adalah sebagai berikut :

1. Pemancangan patok batas sementara
2. Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara
3. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ke tiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan
4. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara
5. Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara.
6. Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas
7. Pemetaan hasil penataan batas
8. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas, dan
9. Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.

Artikel Terkait :

• Penataan batas kawasan hutan
• Penunjukkan kawasan hutan
• Pengukuhan Kawasan Hutan
• Inventarisasi Hutan
• Perencanaan Kehutanan
• Berbagai Metode dan Teknik Survey Analisis Vegetasi
• Materi Selanjutnya Metode dan Teknik Analisis Vegetasi

Penunjukkan kawasan hutan

Kawasam Hutan KPHP Model Wae Bubi, Kab. Seram Bagian Timur. >>>

Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, yang meliputi wilayah propinsi dan wilayah tertentu secara partial. Penunjukan kawasan hutan wilayah propinsi dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP.

Di dalam kawasan hutan terdapat pembagian wilayah seperti Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan lainnya.

Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

• Usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota
• Secara teknis dapat dijadikan hutan

Artikel Terkait :

• Penataan batas kawasan hutan
• Penunjukkan kawasan hutan
• Pengukuhan Kawasan Hutan
• Inventarisasi Hutan
• Perencanaan Kehutanan
• Berbagai Metode dan Teknik Survey Analisis Vegetasi
• Materi Selanjutnya Metode dan Teknik Analisis Vegetasi

Pengukuhan Kawasan Hutan

Pengukuhan kawasan hutan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum mengenai status, batas dan luas wilayah hutan.

Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. penunjukan kawasan hutan
2. penataan batas kawasan hutan
3. pemetaan kawasan hutan, dan
4. penetapan kawasan hutan

Artikel Terkait :

• Penataan batas kawasan hutan
• Penunjukkan kawasan hutan
• Pengukuhan Kawasan Hutan
• Inventarisasi Hutan
• Perencanaan Kehutanan
• Berbagai Metode dan Teknik Survey Analisis Vegetasi
  
• Materi Selanjutnya Metode dan Teknik Analisis Vegetasi

Inventarisasi Hutan

Pengertian dan Definisi Inventarisasi hutan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang sumberdaya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap.

Kegiatan inventarisasi hutan terdiri dari:

1. Inventarisasi hutan tingkat nasional
2. Inventarisasi hutan tingkat wilayah
3. Inventarisasi hutan tingkat Daerah Aliran Sungai; dan
4. Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan

a. Inventarisasi Hutan Tingkat Nasional

1. Menteri menetapkan kriteria dan standar inventarisasi hutan sebagai acuan penyusunan pedoman inventarisasi hutan
2. Menteri menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat nasional
3. Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat nasional dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah Indonesia untuk memperoleh data dan informasi tentang sumberdaya, potensi kekayaan hutan serta lingkungannya
4. Dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun
5. Menjadi acuan pelaksanaan inventarisasi tingkat yang lebih rendah.

b. Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah (Propinsi)

1. Gubernur menetapkan pedoman inventarisasi hutan berdasarkan kriteria dan standar inventarisasi hutan yang ditetapkan Menteri, sebagai acuan pelaksanaan inventarisasi hutan
2. Gubernur menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat propinsi dengan mengacu pada pedoman inventarisasi hutan yang ada
3. Penyelengaraan inventarisasi hutan tingkat propinsi dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan di seluruh wilayah propinsi dan dengan mengacu kepada hasil inventarisasi hutan tingkat nasional. Apabila hasil inventarisasi hutan tingkat nasional belum tersedia, Gubernur dapat menyelenggarakan inventarisasi hutan untuk mengetahui potensi sumberdaya hutan terbaru yang ada di wilayahnya.
4. Dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

c. Inventarisasi Hutan Tingkat Wilayah (Kabupaten/Kota)

1. Bupati/Walikota menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat wilayah kabupaten/kota dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan yang disusun berdasarkan kriteria dan standar inventarisasi hutan yang ditetapkan Menteri.
2. Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan melaksanakan inventarisasi hutan diseluruh wilayah kabupaten/ kota dan dengan mengacu kepada hasil inventarisasi tingkat propinsi. Apabila hasil inventarisasi hutan tingkat propinsi belum tersedia, Bupati/ Walikota dapat menyelenggarakan inventarisasi hutan untuk mengetahui potensi sumberdaya hutan terbaru yang ada di wilayahnya.
3. Dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

d. Inventarisasi Hutan Tingkat DAS

1. Inventarisasi hutan tingkat DAS diatur sebagai berikut :

• Untuk DAS yang wilayahnya meliputi lintas propinsi diselenggarakan oleh Menteri
• Untuk DAS yang wilayahnya meliputi lintas kabupaten/kota diselenggarakan oleh Gubernur.
• Untuk DAS yang wilayahnya di dalam kabupaten/kota diselenggarakan oleh Bupati/Walikota.

1. Inventarisasi hutan tingkat DAS dimaksudkan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS yang bersangkutan. Bagi DAS yang wilayah-nya meliputi lintas propinsi mengacu pada hasil inventarisasi tingkat nasional, sedangkan DAS yang wilayahnya meliputi lintas kabupaten/kota mengacu pada pedoman/ketetapan Gubernur tentang pedoman invent-tarisasi hutan srta hasil inventarisasi hutan tingkat nasional dan tingkat propinsi.
2. Inventarisasi hutan tingkat DAS yang wilayahnya di dalam kabupaten/ kota dilaksanakan dengan mengacu kepada pedoman/ketetapan Gubernur tentang pedoman inventarisasi hutan serta hasil inventarisasi hutan tingkat wilayah.
3. Dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

e. Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan

1. Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan pada unit pengelolaan hutan yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh pengelola dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan inventarisasi hutan yang ditetapkan oleh Gubernur.
2. Inventarisasi ini dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun sedangkan inventarisasi hutan untuk menyusun rencana kegiatan tahunan pada blok operasional dilaksanakan setiap tahun.

Artikel Terkait :

• Penataan batas kawasan hutan
• Penunjukkan kawasan hutan
• Pengukuhan Kawasan Hutan
• Inventarisasi Hutan
• Perencanaan Kehutanan
• Berbagai Metode dan Teknik Survey Analisis Vegetasi
  
• Materi Selanjutnya Metode dan Teknik Analisis Vegetasi
  

Perencanaan Kehutanan

Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan perencanaan kehutanan adalah mewujudkan penyelenggaraan kehutanan yang efektif dan efisien untuk mencapai menfaat fungsi hutan yang optimum dan lestari.

Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan :

1. Inventarisasi hutan
2. Pengukuhan kawasan hutan
3. Penatagunaan kawasan hutan
4. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan
5. Penyusunan rencana kehutanan

Perencanaan kehutanan dilaksanakan :

1. Secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat
2. Secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya dan berwawasan global
3. Dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan tradisional

Artikel Terkait :

• Penataan batas kawasan hutan
• Penunjukkan kawasan hutan
• Pengukuhan Kawasan Hutan
• Inventarisasi Hutan
• Perencanaan Kehutanan
• Berbagai Metode dan Teknik Survey Analisis Vegetasi
• Materi Selanjutnya Metode dan Teknik Analisis Vegetasi

ANALISIS VEGETASI

Analisis vegetasi adalah cara mempelajari susunan (komposisi jenis) dan bentuk (struktur) vegetasi atau masyarakat tumbuh-tumbuhan. Dalam ekologi hutan satuan yang diselidiki adalah suatu tegakan, yang merupakan asosiasi konkrit. Analisis vegetasi dapat digunakan untuk mempelajari susunan dan bentuk vegetasi atau masyarakat tumbuh-tumbuhan :

1. Mempelajari tegakan hutan, yaitu tingkat pohon dan permudaannya.
2. Mempelajari tegakan tumbuh-tumbuhan bawah, yang dimaksud tumbuhan bawah adalah suatu jenis vegetasi dasar yang terdapat dibawah tegakan hutan kecuali permudaan pohon hutan, padang rumput/alang-alang dan vegetasi semak belukar.

 

 

Sedikit berbeda dengan inventarisasi hutan yang titik beratnya terletak pada komposisi jenis pohon. Perbedaan ini akan mempengaruhi cara sampling. Dari segi floristis-ekologis “random-sampling” hanya mungkin digunakan apabila langan dan vegetasinya homogen, misalnya padang rumput dan hutan tanaman. Pada umumnya untuk keperluan penelitian ekologi hutan lebih tepat dipakai “systimatic sampling”, bahkan “purposive sampling” pun boleh digunakan pada keadaan tertentu.

 

 

Berbagai Metode dan Teknik Survey Analisis Vegetasi >>>

Materi Selanjutnya Metode dan Teknik Analisis Vegetasi >>>

 

Tulisan - Tulisan Berkaitan :

1. Analisis Vegetasi Untuk Pengelolaan Hutan Lindung Pulau Marsegu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku
2. Ekologi Hutan - Mempelajari Ekosistem Hutan
3. Struktur Hutan Hujan Tropika
4. Definisi dan Pengertian Hutan
5. Klasifikasi Hutan menurut Jenis, Kerapatan dll
6. Klasifikasi Pohon dalam Sebuah Hutan
7. Definisi Pohon dan Pohon-Pohon Menakjubkan
8. Gambar dan Bentuk Pohon Pohon
9. Silvikultur Hutan Alam Tropika
10. Jenis dan Tipe Hutan di Indonesia
11. Tipe-tipe Hutan Tropika
12. Perbandingan Struktur Hutan Alam dan Struktur Hutan Tanaman (Hutan Kendal)
13. Penilaian Kesehatan Hutan
14. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Hutan
15. Diversitas serangga pada beberapa tipe penggunaan lahan di Kawasan Bukit Mandiangin Tahura Sultan Adam Kalimantan Selatan

DEFINISI HUTAN LINDUNG

Hutan Lindung adalah Kawasan hutan karena sifat alamiahnya diperuntukan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.


Penjelasan : Hutan Lindung ini mempunyai kondisi yang sedemikian rupa sehingga dapat memberi pengaruh yang baik terhadap tanah dan alam sekelilingnya, serta tata airnya dapat dipertahankan dan dilindungi.

Pengertian dan definisi Hutan Lindung menurut Undang-Undang No 41 tahun 1999 Pasal 1 ayat 8 mendefinisikan Hutan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan, Pengelolaan hutan lindung diserahkan kepada Kepala Daerah Tingkat II yang mencakup kegiatan pemancangan batas, pemeliharaan batas, mempertahankan luas dan fungsi, pengendalian kebakaran, reboisasi dalam rangka rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan lindung, dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Soerianegara (1996) menyebutkan ruang lingkup pengelolaan hutan lindung adalah:

1. Menentukan letak dan luas hutan lindung
2. Melakukan penatabatasan dan pengukuhan kawasan hutan lindung
3. Merehabilitasi hutan lindung yang mengalami degradasi dan deforestasi
4. Melakukan perlindungan atas kawasan hutan lindung.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengelolaan hutan lindung adalah bagian integral dari pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara keseluruhan, dimana hutan lindung memegang peranan yang amat penting dari segi hidroorologi Daerah Aliran Sungai.

Pengelolaan hutan di Indonesia bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan keberlanjutan dengan:

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lindkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasistas dan keberdayaan masyarakat secara partisipasitif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan keberlanjutan.

Artikel Terkait :

• Manfaat dan Fungsi Hutan Lindung
• Fungsi Hutan
• Kerusakan Hutan Pulau Kecil
• Definisi Hutan
• Manfaat Hutan
• Definisi Hutan Lindung
  
• Definisi Hutan Klimaks
• Definisi Mangrove
• Pengertian Degradasi Hutan
• Pengertian Deforestasi
• Pengertian Reboisasi dan Penghijauan
• Konservasi Tanah
• Pengertian Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
• Debit Lairan Sungai
• Daerah Aliran Sungai (DAS) Bagian Hulu /Upper Water
• Dam atau Bendungan
• Danau
• Daerah Kawasan Penyangga
• Pola Pengaliran dan Penyimpanan Air Daerah Aliran Sungai
• Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)
  
• Daerah Aliran Sungai (DAS)
• Macam dan Tipe Hutan di Indonesia
• Suksesi Hutan
• Definisi Respirasi
• Definisi Silvikultur
• Pengertian Abrasi Pantai
• Formasi Ekosistem Hutan
• Manfaat Hutan Mangrove
• Definisi Hutan Mangrove
• Jenis-Jenis Persemaian
• Penyulaman Tanaman
• Hama Tanaman
• Ekstrasi benih
• Pemupukan
• Pemilihan Pohon Induk Plus
• Metode identifikasi dan deskripsi Kebun Benih Pangkas
• Teknik Kultur Jaringan Jati
• Sistim Perbanyakan Tanaman Secara Vegetatif
• Definsi Sumber Benih
• Jati (Tectona grandis L.f.)
• Kendala Kendala Penyediaan Benih Bermutu Genetik
• Definisi Pohon
  
• Definisi Benih
• Definisi Benih Bermutu
• Hormon Tumbuhan
• Penyimpanan Benih
• Pengertian Ekosistem
• Tipe Tipe Hutan Tropis
• Indonesia jadi Miskin Tanpa Hutan
• Presiden Dedikasi Tiga Tahun Terakhir untuk Hutan Indonesia
• Illegal Logging pada Kawasan Hutan Konservasi

DEFINISI TENTANG HUTAN :

• DEFINISI HUTAN
• DEFINISI HUTAN ALAM
• DEFINISI HUTAN PRIMER
• DEFINISI HUTAN SEKUNDER
• DEFINISI HUTAN RAWA
• DEFINISI HUTAN PERDU
• DEFINISI HUTAN PERAWAN
• DEFINISI HUTAN PEGUNUNGAN
• DEFINISI HUTAN PANTAI
• DEFINISI HUTAN MUSIM
• DEFINISI HUTAN KEMASYARAKATAN
• DEFINISI HUTAN KONVERSI
• DEFINISI HUTAN LINDUNG
• DEFINISI HUTAN KONSERVASI
• DEFINISI HUTAN RAKYAT
• DEFINISI HUTAN MANGROVE
  
• DEFINISI HUTAN KLIMAKS
• DEFINISI HUTAN TANAMAN
• DEFINISI HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)
• DEFINISI HUTAN KOTA
• DEFINISI DEGRADASI HUTAN
• DEFINISI DEFORESTASI
• DEFINISI REBOISASI DAN PENGHIJAUAN
  
• DEFINISI KONSERVASI TANAH
  
• MANFAAT DAN FUNGSI HUTAN LINDUNG
• FORMASI EKOSISTEM HUTAN
  
• EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPIS
  
• EKOSISTEM HUTAN MUSIM
  
• EKOSISTEM HUTAN PANTAI
  
• EKOSISTEM HUTAN PAYAU ATAU MANGROVE
  
• EKOSISTEM HUTAN RAWA
  
• EKOSISTEM HUTAN GAMBUT
• EKOSISTEM HUTAN TANAMAN