DEFINISI | ISTILAH | PENGERTIAN | ARTI KATA

PENYERBUKAN ATAU POLINASI

2012-02-22T00:12:00.009-08:00

Definisi dan Pengertian dari Penyerbukan atau Polinasi adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari (pollen) ke kepala putik (stigma) sehingga akan terjadi proses pembuahan. Dari bentuk bantuan atau cara terjadinya penyerbukan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Anemogami adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Anemogami terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga dengan ciri-ciri: bunga berukuran kecil; tidak mempunyai mahkota bunga atau mahkota bunganya berukuran kecil, mahkota bunga tidak berrvarna menarik atau berwarna seperti daun; tidak mempunyai kelenjar madu; tangkai bunga panjang. bunga terletak jauh di atas daun; serbuk sari kecil, sangat banyak, dan ringan sehingga mudah diterbangkan angin; kedudukan benang sari bergantungan, serbuk sarinya berhamburan jika digoyang; kepala putik besar, berbulu, tangkai putik terjulur ke luar, kepala putik menyembul keluar dari bunga sehingga mudah menangkap serbuk sari. Anemogami dapat terjadi pada rumput-rumputan, padi, dan jagung.
Hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan air. Hidrogami dapat terjadi pada Hydrilla sp, eceng gondok, dan teratai. Penyerbukan dengan bantuan air akan terjadi jika tubuh tanarnan terendam dalam air.
Zoidiogami adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Zoidiogami terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga dengan ciri-ciri: bunga berukuran besar; mahkota bunga berwarna mencolok dengan aroma khas; memiliki kelenjar madu; serbuk sari bersifat lengket (mudah melekat). Zoidiogami dapat terjadi pada jambu, mangga, jeruk, dan pepaya. Zoidiogami dibedakan berdasarkan jenis hewan yang membantu penyerbukan. Misalnya. Entomogami (penyerbukan dengan bantuan serangga, antara lain lalat, kumbang, dan lebah), malakogami (penyerbukan dengan bantuan siput/bekicot), dan kiropterogani (penyerbukan dengan bantuan kelelawar).

Penyerbukan dengan bantuan manusia (antropogami), sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan manusia. Hal ini terjadi karena tidak ada perantara yang membantu penyerbukan. Penyerbukan ini dapat terjadi pada vanili dan beberapa jenis anggrek. Penyerbukan ini dilakukan untuk mendapatkan jenis bibit baru yang unggul.

Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh ke kepala putik. penyerbukan dapat dibedakan sebagai berikut.

Penyerbukan sendiri (autogami), terjadi apabila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari benang sari bunga itu sendiri. Jika terjadinya penyerbukan pada saat bunga masih kuncup, disebut kleistogami.
Penyerbukan tetangga (geitonogami), terjadi apabila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari benang sari bunga lain dalam satu tanaman.
Penyerbukan silang (allogami), terjadi apabila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari benang sari bunga tanaman lain yang termasuk satu jenis (spesies).
Penyerbukan bastar, terjadi apabila serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari benang sari bunga tanaman lain yang sejenis, tetapi berbeda varietas, misalnya bunga mangga manalagi diserbuki bunga mangga golek.

Artikel Terkait :

Diosis atau Berumah Dua

2012-02-21T23:34:00.004-08:00

Bunga Salak Jantan dan Bunga Salak Betina

Diosis atau Berumah Dua adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan tumbuhan yang organ reproduksi jantan dan betina tidak terdapat satu tumbuhan. Suatu spesis atau tingkatan takson lain dimana individu-individunya uniseksual (jantan atau betina), misalnya salak, pakis haji, rotan dan beberapa jenis Casuarina. Lawannya adalah Monoesis atau berumah satu.

DEFINISI DAN PENGERTIAN SUMBER DAYA

2012-02-19T05:03:00.006-08:00

Definisi dan pengertian dari Sumber Daya dapat dijelaskan sebagai berikut : Sumber Daya merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, dan sumber daya buatan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982). Dengan demikian, semua sumber baik manusia, materi maupun energi yang secara nyata dan potensial dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia disebut sumber daya (Manan, 1978). Menurut Soerianegara (1977) bahwa hutan, tanah, air, tanaman pertanian, padang rumput, dan populasi ikan merupakan beberapa contoh sumber daya alam yang dapat dipulihkan (renewable resources).

Hutan disebut sebagai sumber daya alam yang dapat dipulihkan karena proses regenerasi tegakan hutan, baik secara alamiah maupun secara buatan dapat terjadi dalam periode waktu yang tidak sangat lama (10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, atau 100 tahun) sehingga manusia yang melakukan proses pemulihan hutan memungkinkan dapat melihat kembali wujud hutan yang dibangun, bahkan memungkinkan memanfaatkan hasilnya. Berbeda dengan bahan-bahan tambang, misalnya minyak bumi dan batu bara, dikatagorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan (nonrenewable resources). Mengingat terbentuknya bahan tersebut hanya terjadi secara alamiah dan memerlukan waktu yang sangat lama (ratusan bahkan ribuan tahun), sehingga pemanfaatannya harus sehemat mungkin.

Oleh karena itu, kelestariaan sumber daya alam tersebut bergantung pada tingkat eksploitasi yang dilakukan manusia. Untuk sumber daya hutan dan sumber daya pertanian, kelestariannya sangat bergantung kepada tingkat eksploitasi dan upaya rehabilitasi yang seimbang dengan eksploitasinya. Melalui upaya rehabilitasi lahan hutan dan pertanian diharapkan keseimbangan ekologi tetap terjaga artinya keseimbangan dinamis antara manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan hidup akan lestari.

Artikel Terkait :

DEFINISI DAN PENGERTIAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PARA AHLI

2012-02-19T04:39:00.005-08:00

Definisi dan Pengertian Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang berpengaruh pada kelangsungan perikehidupan dan kesejahtraan manusia serta mahkluk hidup lainnya.

Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan mahkluk hidup lainnya (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982). Menurut para ahli : Manan (1978) mengemukakan bahwa daya dukung lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk medukung kehidupan pada tingkat yang memungkinkan terhadap kegiatan manusia dalam mencapai hidup yang wajar dan lestari.

Daya dukung lingkungan harus diperhatikan agar setiap upaya manusia memanfaatkan sumber daya alam disesuaikan dengan daya dukungnya. Misalnya pada pengelolaan hutan produksi, pemaanfaatan kayu yang dilakukan melalui kegiatan pemanenan kayu harus disesuaikan dengan kemampuan lahan hutan menghasilkan kayu setiap hektar setiap tahun yang dikenal riap tahunan rata-rata (MAI).

Riap tahunan rata-rata sebagai daya dukung untuk hutan produksi dalam menghasilkan kayu, sehingga jika pengelola hutan produksi menghendaki hutannya lestari maka besarnya jatah penebangan tahunan (JPT) tidak boleh melebihi riap tahunan rata-rata.

Artikel Terkait :

PENGERTIAN REBOISASI DAN PENGHIJAUAN

2012-02-17T18:05:00.000-08:00

Pengertian dan definisi reboisasi dan penghijauan ditinjau dari aspek rehabilitasi atau pemulihan lahan kritis, sebenarnya istilah dan arti kata ini hampir sama. Perbedaan arti kedua istilah tersebut pada "sasaran lokasi" dan "kesesuaian jenis tanaman" yang ditanam pada masing-masing lokasi kegiatan.

Reboisasi merupakan kegiatan penghutanan kembali kawasan hutan bekas tebangan maupun lahan-lahan kosong yang terdapat di dalam kawasan hutan (Manan 1978). Reboisasi meliputi kegiatan permudaan pohon, penanaman jenis pohon lainnya di area hutan negara dan area lain sesuai rencana tata guna lahan yang diperuntukkan sebagai hutan. Dengan demikian, membangun hutan baru pada area bekas tebang habis, bekas tebang pilih, atau pada lahan kosong lain yang terdapat di dalam kawasan hutan termasuk reboisasi (Kadri dkk, 1992).

Penghijauan merupakan kegiatan penanaman pada lahan kosong di luar kawasan hutan, terutama pada tanah milik rakyat dengan tanaman keras, misalnya jenis-jenis pohon hutan, pohon buah, tanaman perkebunan, tanaman penguat teras, tanaman pupuk hijau, dan rumput pekan ternak. Tujuan penanaman agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan, dan ditingkatkan kembali kesuburannya. (Manan 1976; Supriyanto,1984). Menurut (Kadri dkk, 1992) upaya yang termasuk dalam rangkaian kegiatan penghijauan, yang sudah disebutkan berupa pembuatan bangunan pencegah erosi tanah, misalnya pembuatan sengkedan (teras) dan bendungan (check dam) yang dilakukan pada area di luar kawasan hutan.

Artikel Terkait :

KONSERVASI TANAH

2012-02-17T06:58:00.000-08:00

Pengertian dari konservasi tanah adalah upaya untuk mempertahankan, memelihara, memperbaiki/merehabilitasi, dan meningkatkan jumlah daya tanah, agar berdaya guna optimum sesuai dengan pemanfaatannya atau fungsinya. Konservasi meliputi masalah-masalah sebagai berikut:

Benefisiasi : mempertahankan serta mempertinggi fungsi, manfaat atau faedah sumberdaya tertentu.
Preservasi : pemeliharaan untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas sumberdaya tertentu sepanjang waktu.
Restorasi : pemeliharaan, perbaikan untuk meningkatkan manfaat dan perkembangan sumber-sumber biotik.
Reklamasi : mengubah sumber-sumber yang tidak produktif atau tidak berguna, menjadi produktif dan bermanfaat kembali.
Efisiensi : pemanfaatan atau pengeluaran sesuatu sumber yang tidak boros atau berlebihan tetapi sesuai dengan keperluan atau kebutuhan.
Daur Ulang dan Pemanfaatan Ulang (Recicling dan Reuse) : upaya untuk mengolah ulang atau mendaur ulang bahan-bahan, sisa (waste) menjadi barang baru untuk bisa dipergunakan kembali.

Kegiatan konservasi antara lain termasuk : pengendalian banjir, pengendalian erosi, pembangunan pedesaan, fasilitas kesediaan air, irigasi, drainage, pengatur pembuangan limbah, reboisasi, penghijauan dan perhutanan sosial.

Artikel Terkait :

TEORI CONTINENTAL DRIFT | Penyebaran Tumbuhan

2012-02-17T06:08:00.000-08:00

Teori Continental drift adalah teori yang menerangkan bahwa pada zaman sebelumnya, kurang lebih 200 juta tahun, semua benua pernah bersatu dalam satu dataran besar. Kemudian benua itu terpisah sesuai dengan bukti-bukti secara geomorfologis, geofisika, magnetis bumi, usia batu-batuan dan oceanografi.

Menurut Wilson (1963), dataran purba merupakan superkontinen, dimana pada permulaan Zaman Kapur (± 120 juta tahun yang lalu) mengalami keretakan yang berakibat timbulnya Lautan Atlantik. Retakan lain terjadi lebih kurang 160 juta tahun lalu, yang memisahkan Afrika dari India dan Australia serta memisahkan Australia dengan Antartika.

Di samping itu, iklim sangat berperan juga dalam penyebaran flora. Terjadinya iklim ekstrem atau perubahan besar mengakibatkan musnahnya migrasi, adaptasi dan evolusi flora.

Masyarakat hutan merupakan suatu sistem yang hidup dan tumbuh, juga merupakan masyarakat yang dinamis, yang terbentuk secara berangsur-angsur melalui beberapa tahap invasi oleh tumbuh tumbuhan. Tahap tersebut antara lain adaptasi, agregasi, persaingan dan penguasaan serta reaksi terhadap tempat tumbuh serta stabilisasi. Proses inilah yang disebut suksesi. Suksesi ini merupakan hasil dari tumbuhan itu sendiri, dalam arti bahwa tumbuhan yang berada dalam daerah tersebut suatu saat mampu mengubah lingkungannya, seperti tanah, tumbuhan dan iklim mikro di atasnya. Hal ini akan membuat spesies lebih mudah menyesuaikan diri daripada tumbuhan itu sendiri.

Suatu masyarakat hutan akan mengalami perkembangan dan proses penuaan yang terjadinya dipengaruhi faktor-faktor tempat tumbuh dan reaksi dari vegetasi terhadap tempat tumbuh tersebut. Proses perkembangan masyarakat hutan inilah dinamakan suksesi hutan. Tidak banyak manusia mengetahui bahwa tumbuhan seperti hutan alam tropika basah yang tumbuh dengan mewahnya di Indonesia adalah melalui bentukan proses suksesi yang berlangsung selama berpuluh bahkan beratus tahun lamanya.

Perubahan ini tidak terjadi begitu saja tetapi dapat diramalkan pola dan arahnya untuk suatu lokasi dan masyarakat tumbuhannya. Sejak awal suksesi sampai terjadinya stabilisasi atau keseimbangan dinamis dengan lingkungan, telah terjadi pergantian masyarakat tumbuh-tumbuhan sehingga nantinya akan terbentuk masyarakat tumbuhan yang sudah mantap yang disebut vegetasi klimaks, misalnya hutan tropika basah, hutan musim jati dan hutan bakau.

Suatu contoh kejadian adalah di lereng gunung yang pada suatu waktu tertentu mengalami bencana meletusnya gunung berapi. Lereng tersebut akan tertutup dengan bahan-bahan vulkanik dari hasil letusan gunung, sehingga tidak ada satu tumbuh-tumbuhan pun yang bisa hidup di atas batuan baru. Hal ini disebabkan mineral-mineral batuan yang dibutuhkan tumbuhan dalam hidupnya belum terurai. Karena batuan mulai lapuk oleh cuaca dari tahun ke tahun, tumbuh-tumbuhan mulai bermunculan. Yang mulai mampu tumbuh dan mendiami daerah tersebut hanyalah tumbuhan yang mampu menyesuaikan dengan batuan vulkanis muda.

Hal ini diakibatkan oleh adanya angin keras yang membawa biji-bijian dan spora yang terperangkap dalam rekahan dan celah di bawah di antara batu-batuan. Tumbuhan sebangsa ganggang, cendawan dan lumut kerak (Lichenes), lumut hati dan lumut daun, adalah makhluk perintis kehidupan yang tangguh dan terkhususkan. Lumut kerak sisa yang ditinggalkan mengalami proses yang lambat-laun mampu membentuk kandungan organik berupa selaput humus. Kemudian bersama unsur-unsur iklim dan cuaca, mereka mengalami pelapukan dan perubahan-perubahan pada batu-batuan dan unsur-unsur fisik lainnya, sehingga membentuk lingkungan fisik yang lebih cocok bagi tumbuhan pelopor jenis lainnya.

Dengan demikian, apabila mati, tumbuhan jenis lain tersebut akan bermanfaat sebagai hara bagi tumbuhan selanjutnya yang akan menggantikan tumbuhan sebelumnya yang kurang cocok dengan situasi baru. Spesies yang mati tersebut dimungkinkan karena terlalu dini memasuki daerah baru, yakni pada waktu habitatnya belum mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ada juga tumbuhan yang tumbuhnya lambat meskipun lingkungannya sesuai, hanya saja unsur penunjang hidupnya tidak terikut pada saat pindah ke tempat yang baru tersebut. Umumnya suksesi daratan tersebut akan berkembang dengan masyarakat tumbuh-tumbuhan tingkat rendah (Cryptogamae), tumbuh-tumbuhan herba (terna), semak, perdu dan pohon. Apabila tumbuhan yang tinggi mulai meneduhi tumbuhan rendah, maka akan ada tumbuhan yang mati karena kekurangan sinar. Akan tetapi ada juga yang justru lebih kuat pertumbuhannya karena sifat hidupnya tidak tergantung pada sinar. Ini berarti bahwa pohon-pohon tinggi tersebut merupakan pengendali bagi tumbuhan di bawah dan di sekitarnya sebelum pada akhirnya sampai pada hutan klimaks.

Dengan kata lain, proses suksesi tersebut berjalan terus sampai pada akhirnya terbentuk keseimbangan (klimaks), yaitu komunitas hutan. Jenis klimaks yang terbentuk sebagai hasil suksesi tergantung pada iklim daerah secara menyeluruh, dimana klimaks tersebut selalu berada dalam keadaan seimbang dan mantap. Keadaan ini akan bertahan selama iklim dan mutu tanah tidak mengalami perubahan dan selama tidak terjadi kemunduran nilai faktor penunjang.

Adanya masyarakat hutan yang terjadi dengan stabil tidak berarti bahwa perubahan-perubahan tidak terjadi di dalamnya. Pohon-pohon tua yang tumbang dan mati, misalnya, tetap akan menghasilkan anakan-anakan pohon. Begitu pula jika terjadi gangguan intensif dari luar seperti kebakaran berulang kali, serangan hama dan penyakit secara besar-besaran, maupun penebangan habis dalam praktek kehutanan.

PENGERTIAN DAN DEFINISI POPULASI

2012-02-16T03:58:00.000-08:00

Pengertian dan definisi populasi diartikan sebagai kumpulan individu-individu yang sejenis. Istilah Populasi termasuk kata serapan dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris “Population”. Arti kata ini dipakai menjelaskan : populasi manusia, populasi kerbau, populasi ayam, populasi orang utan, populasi pohon meranti, dan sebagainya. Populasi manusia sering akrab dengan sebutan penduduk.

Populasi biasanya dinyatakan dalam satuan luas persatuan waktu. Dalam istilah Kependudukan, populasi digunakan untuk menggambarkan jumlah penduduk di suatu daerah dalam waktu tertentu. Misalnya di Jakarta Pusat, populasi penduduk pada tahun 2012 berjumlah 18.569 orang per km2.

Dalam biologi terlebih khusus ekologi, istilah populasi dapat dipakai untuk mengungkapkan kerapatan atau densitas suatu kumpulan mahluk hidup yang sejenis di suatu daerah. Misalnya jumlah pohon jati dalam hutan jati sebanyak 100 pohon per hektar.

Pada hutan alam jenis-jenis populasi satwa atau flora menyebarkan dalam pola tertentu. Misalnya menyebar secara teratur, mengelompok atau tidak teratur (random). Populasi satwa atau flora tertentu tidak hidup sendiri tetapi menyatu dengan lingkungannya, yang berisi populasi-populasi lain.

Istilah populasi berhubungan dengan kata komunitas, karena kumpulan beberapa populasi dalam suatu daerah atau ekosistem akan membentuk komunitas.

Artikel Terkait :

MANFAAT KEANEKARAGAMAN HAYATI

2012-02-15T04:11:00.000-08:00

Mahluk hidup di alam ini terdiri dari beranekaragam jenis, baik itu tumbuhan maupun hewan. Beranekaragam mahkluk hidup berperan penting dalam kehidupan manusia. Misalnya saja makanan kita sehari-hari, untuk mencapai empat sehat lima sempurna, diperlukan karbohidrat, lemak, protein juga serat yang berasal dari aneka ragam tumbuhan dan hewan.

Nasi sebagai sumber karbohidrat berasal dari beras tanaman padi. Roti sebagai makanan di pagi hari dan selingan berasal dari gandum, sayur mayur seperti kacang panjang, terong, nangka dan beranekaragam buah-buahan seperti jeruk, mangga, jambu, dan pisang.

Tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bumbu-bumbu penyedap makanan dalam makanan yang dimasak, seperti cabai, bawang, merica, kunyit dan kencur.

Sumber protein lauk pauk diperoleh dari telur ayam, ikan, dan daging yang berasal dari hewan. Hewan yang hidup di darat maupun di laut merupakan suatu kekayaan hayati yang berdaya guna untuk kehidupan manusia.

Selain sebagai bahan makanan, tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri: Kulit sapi disamak untuk membuat sepatu dan tas. Kapas dipintal menjadi benang, yang kemudian ditenun menjadi kain. Getah karet diolah menjadi ban mobil. Kayu jati dan kayu lainnya digunakan untuk bahan bangunan dan perabot rumah. Batang kina, akar tinggal kunyit, daun keji beling dan tumbuhan kumis kucing digunakan sebagai ramuan obat. Ragi merupakan salah satu jenis mikroorganisme dimanfaatkan untuk membuat roti, tempe, kecap, dan berbagai jenis minuman.

Manfaat Keanekaragaman hayati baik langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan dalam bidang ekonomi, lingkungan dan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

manfaat berbagai jenis mahkluk hidup dalam mendukung kelangsungan hidup manusia
dapat diketahui adanya kekerabatan di antara makhluk hidup sehingga dapat dipelajari asal usul dari setiap jenis.
adanya saling ketergantungan diantara berbagai jenis makhluk hidup.
pentingnya keutuhan keanekaragaman hayati dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan

Dengan mengetahui manfaat berbagai jenis makhluk hidup dan kekerabatan diantara makhluk hidup, manusia dapat membudidayakan dan mengupayakan bibit unggul tumbuhan dan hewan yang diperlukan untuk keberlangsungan hidupnya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati harus dilakukan seoptimal mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Hutan dengan keanekaragaman hayatinya dapat digunakan sebagai objek rekreasi, pariwisata, penelitian, dan pendidikan. Pengambilan hasil hutan harus dilakukan secara terkendali. Selanjutnya berbagai tumbuhan dan hewan liar yang hidup di hutan dapat diteliti dan dikembangkan kegunaannya untuk menghasilkan bibit unggul yang bermanfaat, antara lain sebagai sumber makanan baru dan obat-obatan.

Dengan mengetahui adannya saling ketergantungan antara makhluk-makhluk hidup dan pentingnya keutuhan keanekaragaman hayati dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan, diharapkan manusia dapat bertindak bijaksana dan tidak sewenang-wenang dalam memanfaatkan bebagai jenis makhluk hidup. Kita harus menyadari bahwa hilangnya salah satu jenis mahkluk hidup akan menyebabkan terjadinya gangguan pada lingkungan dan akibatnya pasti juga dirasakan oleh manusia.

Pada bulan Juni 1992 diadakan konferensi tingkat tinggi (KTT) Bumi di Rio de Jainero, Brazil, guna membahas masalah keanekaragaman hayati dan usaha-usaha untuk melestarikannya. KTT itu menghasilkan beberapa konvensi diantaranya ialah konvensi keanekaragaman hayati dan konvensi perubahan iklim. Indonesia sebagai salah satu penanda tangan konvensi tersebut mempunyai kewajiban untuk melestarikan keanekaragaman hayati, mengingat bahwa kekayaan flora (dunia tumbuhan) dan fauna (dunia hewan) yang kita miliki kini terancam kepunahan karena mengalami penurunan dari waktu ke waktu, baik disebabkan oleh faktor alami maupun oleh perbuatan manusia.

Artikel Terkait :

DAMPAK NEGATIF KEGIATAN PERTAMBANGAN

2012-02-13T23:59:00.000-08:00

Pertambangan adalah suatu kegiatan mencari, menggali, mengolah, memanfaatkan dan menjual hasil dari bahan galian berupa mineral, batu bara, panas bumi dan minyak dan gas.

Seharusnya kegiatan pertambangan memanfaatkan sumberdaya alam dengan berwawasan lingkungan, agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga.

Dampak Negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan adalah masalah lingkungan dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama, usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah (land impact), sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya;

Kedua, usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan antara lain; pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing serta buangan tambang yangmengandung zat-zat beracun. Gangguan juga berupa suara bising dari berbagai alat berat, suara ledakan eksplosive (bahan peledak) dan gangguan lainnya;

Ketiga, pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang dan gempa.

Artikel Terkait :

AMDAL | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

2012-02-12T08:17:00.000-08:00

Pembangunan yang dilakukan selalu berdampak pada lingkungan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Dampak yang terjadi ini harus dianalisis sebaik mungkin untuk mendapat masukan dan pertimbangan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman.

Definisi dan Pengertian dari AMDAL diperkenalkan pertama kali tahun 1969 oleh National Environmental Policy Act di Amerika Serikat. Menurut UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 27/1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai :

besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
luas wilayah penyebaran dampak;
intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
banyaknya komponen lingk ungan hidup lain yang akan terkena dampak;
sifat kumulatif dampak;
berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Menurut PP No. 27/1999 pasal 3 ayat 1 Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

pengubahan bentuk lahan dan bentang alam
eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharu
proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;
introduksi jenis tumbuh -tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik;

Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup.

Artikel Terkait :

EKOSISTEM BINAAN ATAU EKOSISTEM BUATAN

2012-02-10T17:52:00.002-08:00

Ekosistem binaan atau ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat dan direkayasa oleh manusia. Ekosistem buatan atau binaan merupakan lingkungan yang diciptakan manusia untuk berbagai keperluan. Manusia harus terus-menerus mengelola dan mengembangkan lingkungan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Contoh lingkungan binaan itu adalah lingkungan pemukiman, pertanian, perkotaan, perkebunan, tambak, bedungan, hutan tanaman industri.

Terhadap lingkungan binaan tersebut, manusia senantiasa berupaya mengaturnya. Interaksi alami hampir terkendali. Di dalam ekosistem pertanian, misalnya, serangga yang memakan tanaman dikendalikan dengan memberantasnya dengan menggunakan insektisida. Di daerah perkotaan jarang terdapat tumbuhan (produsen). Tumbuhan didominasi oleh tanaman hijau di sepanjang jalan, di taman atau di halaman. Kurangnya tumbuhan hijau di perkotaan mengakibatkan udara kota terasa pengap, kering, dan suhu udara meningkat.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran lingkungan, kota-kota banyak dijadikan sasaran penghijauan. Anjuran untuk memelihara tanaman dan menanam bunga merupakan anjuran yang patut dilaksanakan. Taman-taman kota tidak boleh diganggu, sebaliknya harus dirawat dan dilestarikan. Selain berfungsi estetika atau untuk keindahan, taman kota juga berfungsi ekologis. Misalnya, sebagai pengatur suhu, mengurangi pencemaran udara, dan menyediakan habitat berbagai berung dan serangga. Taman kota juga berfungsi sebagai daerah resapan. Karena tanah di perkotaan dibeton atau diaspal, air hujan tidak dapat meresap kedalam tanah. Adanya taman kota membantu peresapan air kedalam tanah sesuai dengan daur air alami yang seharusnya berlangsung.

Mengingat fungsinya yang penting. Seharusnya setiap kota memiliki taman kota, tanah terbuka hijau, serta wilayah penghijauan kota dekat pemukiman padat. Tidak semua tanah digunakan untuk pembangunan gedung dan perumahan, tetapi disisakan untuk memberi kemungkinan berlangsungnya fungsi lingkungan.

Untuk mengurangi pencemaran lingkungan, di setiap pemukiman hendaknya dibangun kolam pengolah limba rumah tangga. Limbah cair dari rumah tangga dialirkan ke kolam pengolahan, sebelum air yang bersih dialirkan ke got-got dan akhirnya ke sungai. Pengembangan pemukiman (developer) perlu menyediakan sarana pengolahan limbah seperti ini. Pemerintah perlu mensyaratkan diadakannya pengolahan limbah, disamping sarana-sarana hidup lain seperti penyediaan air bersih, WC, taman, tempat bermain anak-anak, dan listrik kepada pengembang pemukiman untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Penyediaan saran peduli lingkungan seharusnya digalakkan.

Di Australia, di atap rumah penduduk sering wadah-wadah berisi makanan burung dan binatang liar lainnya. Burung-burung berterbangan bebas di taman-taman kota. Oleh karena di habitat buatan itu makanan alami sulit diperoleh, penduduk yang peduli lingkungan menyediakan makanan untuk hewan-hewan liar.

Di Lingkungan kita, Burung jalak, larwo, prenjak, yang dulu sering bertengger di pepohonan kini sudah tidak terdengar kicauannya yang merdu. Mereka justru diburu, ditangkap, kemudian dijual dengan harga murah. Ada pula yang memburunya, kemudian dibunuh tanpa peduli terhadap lingkungannya. Jika hewan-hewan itu ditangkap dan dipelihara, umumnya hewan-hewan itu mati karena stres atau karena lingkungannya yang tidak cocok. Maka sekarang sudah saatnya kepeduliaan dan kesadaran lingkungan masyarakat ditingkatkan untuk tidak memburu binatang. Bahkan penduduk perlu dibiasakan untuk menyediakan makanan untik hewan-hewan liar, seperti burung, karena habitat mereka sudah kita ubah untuk kepentingan manusia.

Artikel Terkait :

EKOSISTEM LAUT

2012-02-10T17:28:00.000-08:00

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai laut yang luas, dengan potensi sumberdaya alam yang besar di dalamnya. Ekosistem Laut merupakan ekosistem yang letaknya di laut maupun pesisir pantai. Ekosistem laut dibedakan menjadi ekosistem laut dalam dan ekosistem laut dangkal.

1) Ekosistem Laut Dalam

Bila kita melihat laut yang warnanya biru tua, tentu kita mengetahuinya sebagai laut yang sangat dalam. Laut yang dalam sangat gelap tidak ada cahaya matahari. Cahaya matahari hanya dapat menembus air laut hingga kedalaman 20-30 meter. Lebih dalam dari itu cahaya matahari tidak dapat menembusnya. Di laut dalam cahaya matahari tidak dapat menembus atau tidak sampai ke dasar laut. Daerah ini disebut daerah afotik.

Ini berarti bahwa di laut tidak terjadi fotosintesis. Kadar oksigennya juga rendah. Di daerah demikian itu tidak terdapat produser yang fotoautotrof. Yang terdapat hanyalah organisme heterotrof yang mengandalkan jatuhnya sisa-sisa organik dari lapisan diatasnya. Jadi, di laut dalam terdapat detritivor dan scavanger. Keanekaragaman hayatinya rendah. Jika tidak ada arus laut yang “mengaduk”, daur mater di dalam laut dalam merupakan daur yang terputus. Semua makanan yang masuk ke laut dalam akhirnya diurai dan diendapkan di dasar laut, jadi, dilaut dalam terdapat zat-zat organik yang lebih kaya dibandingkan dengan di laut dangkal.

2) Ekosistem Laut Dangkal

Sedangkan di pesisir pantai kita dapat menikmati keindahan alam yang ada, serta dapat berrekreasi dengan wisata pantai, seperti berenang, berperahu, memancing dan aktivitas lainnya. Daerah ini merupakan daerah laut yang dangkal, banyak aktivitas di dalamnya. Laut dangkal merupakan daerah fotik, yang berarti daerah yang dapat dicapai oleh cahaya matahari. Di daerah ini berlangsung proses fotosintesis. Produser yang berperan adalah fitoplankton dan gangang laut mikroskopis. Kadar oksigen di daerah ini lebih tinggi dari pada di daerah afotik di laut dalam. Oleh sebab itu, daerah yang demikian memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Contoh ekosistem laut dangkal adalah ekosistem terumbu karang, ekosistem pantai batu, dan ekosistem pantai lumpur.

a) Ekosistem Terumbu Karang

Di dalam ekosistem ini banyak ditemukan cangkang coelenterata yang telah mati yang menyusun batu karang. Cangkang yang mati beserta hewan-hewan air selurunya disebut sebagai terumbu karang. Syarat hidup binatang karang adalah air lautnya jernih, arus dan gelombang kecil, serta lautnya dangkal. Didalamnya hidup berbagai macam biota laut seperti coelenterata, cacing, Mollusca (siput, kerang), Enchinodemata, Athropoda dan berbagai jenis ikan berwarna-warni. Bianatang-binatang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Indonesia memiliki beberapa ekosistem terumbu karang, yang indah yang dijadikan objek wisata misalnya di pasir putih Jawa Timur, Bali, Bunaken dan Maluku. Pengambilan karang, dan binatang-binatang dari ekosistem ini dapat merusak ekosistem dan pada akhirnya akan menyebabkan punahnya keanekaragaman hayati di dalamnya. Demikian pula, penangkapan ikan menggunakan aliran listrik atau racun ( tuba, potas) dapat merusakan ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang terbentuk dalam waktu yang lama. Apbila punah, kita tidak akan dapat memunculkannya kembali. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kelestariannya.

b). Ekosistem Pantai Batu

Pantai terjal yang berdinding batu memiliki bongkahan-bongkahan batu yang membentuk ekosistem pantai batu. Pada ekosistem ini, lingkungan eksternalnya didominasi oleh batu, kerikil, atau kapur. Misalnya, ekosistem pantai batu yang terdapat di pantai selatan jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan pantai barat Sumatra. Vegetasinya didomunasi oleh ganggang misalnya, Sargassum dan Eucheuma. Keanekaragamannya rendah.

c) Ekosistem Pantai Lumpur

Di dekat muara sungai banyak terdapat endapan lumpur yang menyusun ekosistem pantai lumpur. Ekosistem pantai lumpur banyak di jumpai di pantai utara Jawa, Kalimantan dan Irian Jaya. Vegetasinya didominasi oleh tumbuhan mangrove dan rumput laut. Ekosistem ini juga merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Di dalamnya hidup antara lain kepiting, udang, dan ikan glodok.

Artikel Terkait :

Suksesi dalam Pengelolaan Hutan

2012-02-09T08:08:00.000-08:00

Proses suksesi yang dapat dilihat dalam membangun hutan berkaitan dengan pembangunan hutan Wanaga I di Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta. Bermula dari bentang lahan berbatuan kapur yang kritis dan gundul, pada tahun sekitar 1963-an dimulai proses pembelukaran dengan menebar biji-biji jenis tumbuhan legume (berbuah polong), a.l. lamtoro (Leucaena glauca) dan lamtoro merah (Acacia villosa). Kedua jenis tumbuhan ini termasuk jenis pioneer yang mampu tumbuh dan hidup dengan kondisi tempat tumbuh yang sangat minim.

Dengan perjalanan waktu, ditunjang pengembangaqn infrastruktur berupa pembuatan teras-teras pada lahan berbatu kapur, ternyata mampu menghadirkan jenis tumput-rumputan. Oleh masyarakat setempat, pertumbuhan tanaman legume dan rumput menjadi sumber kehidupan mereka, yaitu untuk memberi makan hewan ternak. Mereka mengembalikan ke areal suksesi dengan membawa kotoran hewan. Kegiatan ini dapat mempercepat proses restorasi lahan menjadi siap ditanami dengqan pohon-pohon berkayu lainnya.

Percobaan pertama dengan mengembangkan tanaman Cendana, dan pada mulanya hanya sedikit yang mampu tumbuh dan hidup. Rupanya pohon cendana yang hidup ini telah menjadi sumber biji yang mampu berkembang secara alami dengan bantuan satwa burung pemakan buah cendana dan membantu menyebarkannya di tempat lain. Saat ini Wanagama I sudah menjadi hutan setelah 40 tahun kemudian mulailah kehadiran satwa Rusa Jawa hidup di Wanagama I.

Tulisan-Tulisan Berkaitan :

Suksesi dalam Komunitas Hewan

2012-02-09T08:00:00.000-08:00

Keanekaragaman jenis dalam suatu tipe fungsional mungkin mempertinggi efisiensi pemanfaatan sumberdaya hutan dan proses penyimpanan dalam ekosistem. Dengan berubahnya struktur ekosistem hutan yaitu akibat adanya perubahan komposisi jenis penyusun maka akan menimbulkan perubahan kondisi lingkungan, yang memungkinkan terjadinya perubahan komposisi komunitas hewan penyusun dalam habitat yang bersangkutan.

Suatu perubahan yang nyata adalah terhadap populasi hewan tanah yang berperan sebagai organisme pengurai (decomposer). Apabila kondisi tempat hidup semakin cocok maka reproduksi dan kehadiran jenis baru tentu akan terjadi. Sebagai contoh adalah jenis cacing tanah yang akan meningkat jumlahnya bila kelembaban tanah semakin tinggi. Perubahan kelembaban tanah terjadi bila tumbuhan penutup permukaan tanah juga semakin meningkat. Demikian juga untuk jenis hewan tanah lainnya.

Bila suatu ekosistem hutan mengalami gangguan yang drastic, misalnya pembukaan lahan yang menyebabkan cahaya matahari langsung menerpa permukaan tanah, maka suhu tanah akan meningkat dan semakin tinggi. Hal ini akan berakibat beberapa jenis hewan tanah tidak mampu beradaptasi dan mati. Akibatnya perubahan keanekaragaman hewan di dalam tanah akan berubah menjadi lebih sedikit. Hal ini tentunya akan sangat merugikan dalam proses pembangunan hutan selanjutnya, yaitu proses penguraian sisa-sisa bahan organis maupun guguran lain yang ada di lantai hutan. Dengan adanya populasi hewan tanah tentunya akan sangat membantu dalam menghancurkan seresah dll. menjadi bahan atau unsure kimia yang lebih tersedia bagi tumbuhan.

Tulisan-Tulisan Berkaitan :

Perkembangan Suksesional Ekosistem

2012-02-09T07:57:00.000-08:00

Menurut Ellenberg (1988), keanekaragaman jenis/ species dalam hutan alam (perawan) di daerah tropis tidak begitu dipengaruhi oleh relief tanah (topografi) jika dibandingkan dengan daerah beriklim sedang. Di daerah tropis, perbedaan antara lereng yang terkena sinar matahari dan yang tidak terkena sinar matahari tidak ada, atau tidak begitu penting dibanding di daerah iklim sedang. Akan tetapi begitu tumbuhan/pohon pelindungnya hilang, erosi tenah akan semakin cepat dengan bertambahnya kemiringan. Hanya ada tiga cara untuk memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kerusakan tanah, yaitu:

Pelestarian hutan (tidak ada pembukaan hutan sama sekali).
Pertanian hutan permanent (agroforestry), atau
Pembuatan terasering.

Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa harus diakui perbedaan kualitas tanah di hutan perawan, yaitu wilayah-wilayah hutan yang belum tersentuh manusia tidak dapat dilihat dari produktivitas lapisan pepohonan saja. Struktur jenis tumbuhan, misalnya dari jenis tanah podzol berpasir ternyata betul berbeda dengan struktur jenis tumbuhan pada jenis tanah berlempung (liat) di dekatnya. Begitu manusia masuk dan menebang pohon-pohon penyusun hutan alam, kemudian membakarnya dan menanami kembali dengan tanaman pangan maka abu yang dapat menyuburkan tanah akan cepat hilang karena hujan yang bertubi-tubi. Akibatnya lahan hutan menjadi semakin miskin hara dan setelah dua dan tiga tahun kemudian sudah tidak mampu lagi mendukung pertumbuhan tanaman pangan. Oleh manusia ditinggalkan mencari ladang baru, dan cepat atau lambat lahan tadi akan terjadi suksesi alami untuk pemulihannya secara alamiah. Namun, dengan semakin rendahnya kandungan mineral tanah, maka hanya jenis semak belukar yang akan tumbuh dan menggantikan hutan lebat menjadi hutan sekunder semak belukar.

Kasus di hutan Jati, dengan penanaman tumpangsari sebenarnya sudah tidak cocok lagi ditinjau dari segi ekologinya. Beberapa kegiatan yang mengarah pada pembangunan hutan tanaman campur pada awal pembangunannya, ternyata setlah lima tahun pertama situasi berubah sama sekali, yaitu hanya pohon Jati yang tersisa dan tumbuhan bawah yang dimanfaatkan oleh ternak ayng digembala di dalamnya. Proses pengurusan lahan hutan Jati, berlangsung dengan pemanfaatan lahan secara intensif untuk tumpang sari, serta gangguan pemadatan tanah oleh hewan ternak. Hal ini dapat saja menyebabkan hutan Jati yang dulunya berbonita tinggi lama kelamaan akan menjadi lahan hutan berbonita rendah.

Di dalam hutan Jati ada jenis tumbuhan bawah yang senantiasa hidup baik dalam keadaan basah maupun kering, namun hal ini tidak pernah mendapat perhatian yang serius. Akibatnya, pada hutan Jati senantiasa mengalami kekeringan dan kematian tumbuhan bawah, lalu terjadi kebakaran di lantai hutan. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan dari sisi proses suksesi di dalam hutan Jati yang dimanfaatkan secara tidak bijaksana. Di sisi lain pemahaman para pengelola terhadap fungsi ekologis tumbuhan bawah juga belum memadai, sehingga mereka masih menganggap tumbuhan bawah mengganggu pertumbuhan tanaman pokok Jati.

Tulisan-Tulisan Berkaitan :

Suksesi Chronosequence dan Suksesi Toposequence

2012-02-09T07:55:00.000-08:00

Banyak komunitas tumbuhan hidup berdampingan dalam suatu pola mosaic yang kompleks. Dengan kata lain, satu komunitas klimak tidak menutup seluruh region. Kadang-kadang dalam mosaic terjadi gangguan local seperti kebakaran, sehingga membuat pembukaan lahan baru.

Suksesi yang terjadi karena kebakaran setempat, atau angina rebut, atau tipe gangguan yang lain disebut suksesi Chronosequence. Di lain pihak, ada juga perbedaan mosaic akibat perbedaan topografi misalnya komunitas tumbuhan pada lereng bukit yang menghadap ke selatan berbeda dengan lereng bukit yang menghadap ke utara. Berkaitan dengan proses suksesi, maka ini disebut sebagai suksesi toposequence.

Suksesi Siklis dan Suksesi Direksional (searah)

2012-02-09T07:52:00.000-08:00

Suksesi direksional yaitu suksesi yang dicirikan oleh suatu akumulasi perubahan yang menyebabkan komunitas menjadi lebih luas. Misalnya suksesi yang terjadi pada pembentukan hutan klimaks di formasi hutan hujan tropis di luar Pulau Jawa.

Ekosistem hutan klimaks tersebut yang didominasi oleh pohon-pohon berkayu dengan diameter setinggi dada sampai sebesar 100 cm dari keluarga Dipterocarpaceae a.l. pohon meranti (Shorea spp.), keruing (Dipterocarpus spp.), kamper (Dryobalanops spp.) dan merawan (Hopea spp.) merupakan arah akhir dari proses suksesi direksional yang dimulai dari tumbuhnya jenis-jenis pioneer pada awal suksesi. Jenis-jenis pioneer yang biasa dijumpai a.l. pohon mahang (Macaranga gigantean), simpur (Dillenia sp.) dan jabon/kelempayan (Anthocephalus cadamba).

Sementara itu, di dalam suksesi yang searah ini juga bisa terjadi suksesi siklis, yaitu yang terjadi pada tiap tingkat suksesi tergantung pada masa hidup jenis pohon tertentu yang menjadi penyusunnya. Pohon tua mati dan hilang tajuknya, sehingga cahaya matahari masuk ke dalam lantai hutan, kemudian jenis baru menempati lubang cahaya dan hidup sebagai pengganti pohon yang mati tersebut.

Suksesi Progresif dan Suksesi Retrogresif

2012-02-09T07:50:00.000-08:00

Proses suksesi senantiasa mengarah kepada anggota komunitas yang semakin tambah dan menjadi lebih besar kompleksitasnya, dan juga dalam pertambahan biomas serta habitat menjadi semakin lembab. Tipe suksesi ini disebut suksesi Progresif.

Adapun yang dimaksud dengan suksesi Retrogresif adalah arahnya kebalikan daripada suksesi progresif, yaitu komunitas menjadi lebih sederhana, dengan jumlah jenis yang lebih sedikit, dan habitat berubah menjadi lebih basah atau lebih kering. Beberapa suksesi retrogresif adalah allogenik.

Tulisan-Tulisan Berkaitan :

Suksesi Autogenik dan Suksesi Allogenik.

2012-02-09T07:48:00.000-08:00

Salah satu kekuatan yang mengatur terjadinya proses suksesi adalah pengaruh tumbuhan yang mempengaruhi kondisi habitatnya. Tajuk tumbuhan menciptakan naungan, menambah akumulasi seresah, menambah kelembaban, akarnya merubah struktur dan sifat kimia tanah. Modifikasi kondisi lingkungan seperti ini telah menyebabkan beberapa jenis anakan pohon tidak mampu beradaptsi terhadap naungan, tetapi bagi anakan jenis pohon lain justru dapat beradaptasi sehingga tetap bias tumbuh dengan baik. Berbarengan dengan berjalannya waktu, maka kumpulan jenis tumbuhan baru akan datang dan mendominasi tempat tumbuh tersebut. Proses suksesi seperti ini menurut Tansley (1935, dikutip oleh Barbour dkk., 1980) dinamakan suksesi autogenic. Dalam proses ini, baik lingkungan maupun komunitas tumbuhan berubah, dan perubahan ini terjadi karena aktivitas organisme itu sendiri.

Sementara itu, yang dimaksud dengan suksesi allogenic adalah suksesi yang terjadi oleh karena perubahan lingkungan yang disebabkan oleh diluar kendali organisme asli. Misalnya adanya penanaman jenis pohon eksotik yang justru menjadi penguasa pada habitat jenis asli yang lebih dulu ada.

TIPE TIPE SUKSESI

2012-02-09T07:43:00.000-08:00

Proses terjadinya suksesi secara berurutan mempunyai beberapa tipe. Tipe-tipe suksesi tersebut dapat digolongkan dalam 2 tipe suksesi yaitu : Suksesi Primer dan Suksesi Sekunder.

Suksesi Primer adalah terbentuknya komunitas tumbuhan pada suatu lahan yang pada awalnya kosong tanpa vegetasi. Bila komunitas pioneer terjadi pada lahan yang basah, misalnya pada tepian waduk yang menjadi dangkal maka disebut sebagai suksesi primer hidrarch. Sementara komunitas pioneer yang terjadi pada batu granit yang terbuka disebut sebagai suksesi primer xerarch.

Suksesi Sekunder adalah invasi tumbuhan pada lahan yang sebelumnya sudah ada vegetasi, namun vegetasi awal tersebut mengalami kerusakan dan gangguan baik alami maupun oleh kegiatan manusia. Misalnya pada areal bekas perladangan liar di hutan hujan tropis yang ditinggalkan, atau areal hutan bekas tebangan liar (illegal logging) yang dibiarkan akan kembali membentuk hutan sekunder.

Tulisan-Tulisan Berkaitan :

TAHAP TAHAP SUKSESI DAN KARAKTERISTIK SUKSESI

2012-02-09T07:38:00.001-08:00

Dalam suksesi terjadi suatu proses perubahan secara bertahap menuju suatu keseimbangan. Clements menyusun urutan kejadian secara rasional ke dalam 5 fase, yaitu:

Fase 1. NUDASI : proses awal terjadinya pertumbuhan pada lahan terbuka/kosong.

Fase 2. MIGRASI : proses hadirnya biji-biji tumbuhan, spora dan lain-lainnya.

Fase 3. ECESIS : proses kemantapan pertumbuhan biji-biji tersebut.

Fase 4. REAKSI : proses persaingan atau kompetisi antara jenis tumbuhan yang telah ada/hidup, dan pengaruhnya terhadap habitat setempat.

Fase 5. STABILISASI: proses manakala populasi jenis tumbuhan mencapai titik akhir kondisi yang seimbang (equilibrium), di dalam keseimbangan dengan kondisi habitat lokal maupun regional.

Suksesi lebih lanjut tersusun atas suatu rangkaian rute perjalanan terbentuknya komunitas vegetasi transisional menuju komunitas dalam kesetimbangan. Clements memberi istilah untuk tingkat komunitas vegetasi transisi dengan nama SERE/SERAL, dan kondisi akhir yang seimbang disebut sebagai Vegetasi Klimaks. Untuk komunitas tumbuhan yang berbeda akan berkembang pada tipe habitat yang berbeda.

Adapun karakteristik umum peristiwa suksesi ini, Park (1980) menjelaskan sebagai berikut:

1). Keanekaragaman ekologi (Ecological Diversity).

Keanekaragaman jenis/species umumnya meningkat selama suksesi karena meningkatnya sejumlah relung dalam habitat yang tersedia bagi tingkat perkembangan seral berikutnya. Regier dan Cowell (1972, dikutip oleh Park, 1980) menyatakan bahwa awal suksesi didominasi oleh sedikit jenis organisme yang memiliki kesempatan yang tinggi untuk tumbuh tanpa kompetisi yang efektif dengan sebagian besar jenis hidup lebih lama. Menurut Loucks (1970, dikutip oleh Park, 1980), puncak keanekaragaman jenis penyusun komunitas hutan terjadi setelah 100 sampai 200 tahun setelah awal suksesi sekunder, dan suatu keanekaragaman yang menurun terjadi kemudian dalam proses suksesi. Kemungkinan akibat kebakaran atau juga pengelolaan oleh manusia. Oleh karena itu, Park (1980) menyimpulkan bahwa jelasnya secara umum peningkatan keanekaragaman ekologis melalui suksesi ekologi harus menjadi elemen kunci dalam semua
strategi pengelolaan hutan.

2). Struktur Ekosistem dan Produktivitas.

Dengan adanya proses suksesi dalam suatu ekosistem maka biomas akan cenderung meningkat selaras dengan perubahan komposisi jenis pioneer yang digantikan oleh bentuk vegetasi yang lebih besar, dan meningkatnya jumlah maupun keanekaragaman habitat. Produktivitas juga akan meningkat, minimal selama awal suksesi.

3). Perubahan Karakteristik Tanah.

Seperti dinyatakan oleh Clements bahwa suksesi berlangsung secara progresif (semakin maju) sepanjang waktu, maka perubahan komunitas vegetasi juga akan memodifikasi (menyebabkan perubahan) pada habitat dan lingkungan local. Pada ekosistem daratan, misalnya hutan Jati yang dibiarkan menjadi hutan Jati alam seperti di RPH Darupono, KPH Kendal, karakteristik tanahnya berbeda dengan yang ada di bawah tegakan Jati yang dikelola secara intensif. Tampak a.l. pada ketebalan humus, kelembaban tanah dan iklim mikro di bawah tegakan hutan Jati yang tercampur dengan berbagai jenis kayu lain secara bertingkat-tingkat.

4). Stabilitas Ekosistem.

Selaras dengan meningkatnya formasi organisme yang ada akibat proses suksesi, kemudian tumbuh berkembang dan mati, telah memberikan pelajaran berharga tentang terciptanya stabilitas ekosistem. Ada beberapa pendapat yang masih diperdebatkan, yaitu berkisar antara ‘stabilitas ekosistem’ atau ‘stabilitas yang dinamis’. Kedua pendapat ini beralasan untuk yang pertama bahwa secara sederhana dengan adanya suksesi secara keseluruhan telah meniadakan perubahan ekologis dalam suatu system, atau hanya sedikit terjadi peningkatan melalui proses suksesi. Adapun untuk pendapat yang kedua bahwa kecepatan komunitas giat kembali setelah terjadinya beberapa gangguan secara temporal umumnya menurun selama proses suksesi.

5). Tingkatan waktu (Time Scales).

Perhatian juga difokuskan pada tingkatan waktu yang terkait dengan proses suksesi, dan kecepatan perubahan yang terjadi pada tingkat sere. Hal ini memberikan diagnosis yang bernilai terhadap indikator stabilitas ekosistem yang potensial, kerentanan terhadap penyebab perubahan, dan tingkatan waktu yang dibutuhkan (dalam strategi pengelolaan/manajemen) untuk memperbaiki diri secara alami bagi ekosistem yang rusak. Odum (1962, dikutip oleh Park, 1980) menyimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat klimaks adalah berkaitan dengan struktur komunitas. Dalam ekosistem hutan, suksesi jauh lebih lama karena biomas yang besar terakumulasi sepanjang waktu, dan komunitas terus berubah dalam komposisi jenis dan mengatur lingkungan fisiknya.

Tulisan-Tulisan Berkaitan :

DEFINISI SUKSESI

2012-02-09T07:34:00.000-08:00

Istilah "Suksesi" sudah akrab di pendengaran dan dipakai dalam masalah politik maupun ekologi. Dalam politik istilah suksesi dipakai untuk menjelaskan tentang pergantian kepemimpinan dalam suatu organisasi maupun institusi. Tetapi yang akan dibahas adalah suksesi dalam ilmu ekologi yang menggambarkan perubahan vegetasi yang berlangsung secara berurutan dalam suatu kawasan, hal inilah yang disebut sebagai suksesi dalam ekosistem.

Pengertian dan definisi Suksesi menurut Barbour dkk. (1980), menyebutkan bahwa suksesi merupakan suatu perubahan komposisi jenis tumbuhan yang kumulatif dan searah dan terjadi pada suatu wilayah tertentu. Pengertian suksesi seperti itu segera dinyatakan memenuhi syarat bila dikaitkan dengan batas waktu, karena bisa jadi perubahan jenis tumbuhan terjadi secara musiman sepanjang tahun. Contoh: suatu padang rumput mungkin pada musim tertentu (musim semi) didominasi oleh jenis herba Dikotiledon (kelompok jenis tumbuhan dengan biji berkeping dua), kemudian pada akhir musim kering mungkin jenis tumbuhan rumput tinggi (kelompok tumbuhan Monokotil) menggantikan posisinya sebagai jenis yang dominan.

Pengertian suksesi vegetasi dimulai dari pendapat Clements (1916, dikutip oleh Park, 1980), yang menunjukkan perkembangan vegetasi sebagai suatu urutan yang teratur dan dapat diprediksi/diduga yang terjadi sepanjang alur perkembangan yang terbatas menuju pada situasi akhir yang dapat diduga.

Tulisan-Tulisan Berkaitan :

TIPE-TIPE EKOSISTEM | EKOSISTEM DARAT

2012-02-06T21:19:00.000-08:00

Setiap ekosistem memiliki spesies dominan yang berbeda. Ekosistem pesisir memiliki spesies dominan yang berbeda dengan ekosistem hutan pegunungan. Biasanya ekosistem pesisir didominasi oleh vegetasi hutan pantai dan vegetasi hutan mangrove.

Macam spesies yang dominan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor biotik maupun faktor abiotik. Misalnya, jika yang dominan tumbuh Meranti maka akan tumbuh Hutan Meranti. Karena itu dapat kita temukan ekosistem tumbuhan dominan, misalnya ekosistem hutan mangrove, ekosistem hutan sagu, ekosistem alang-alang.

Kalau faktor abiotiknya yang didominasi oleh air, maka ekosistem perairan juga bermacam-macam. Ada ekosistem air tawar, ada ekosistem air laut, dan air payau. Dalam setiap ekosistem terdapat ciri-ciri komunitas yang menonjol.

Ada berbagai tipe ekosistem yang dapat dijumpai di permukaan bumi. Besaran luasnya ekosistem tidak dapat ditentukan secara pasti.

Berbagai ekosistem di bumi mengadakan interaksi berbentuk biosfer. Jadi biosfer adalah lapisan bumi yang dihuni oleh organisme, yang terdiri atas berbagai ekosistem yang saling berinteraksi.

Biosfer dapat dipandang sebagai ekosistem yang sangat besar. Secara garis besar, Ekosistem dapat dibedakan menjadi Ekosistem Darat, Ekosistem Air dan Ekosistem Buatan (Binaan) dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

EKOSISTEM DARAT

Ekosistem darat adalah ekosistem yang faktor lingkungan eksternalnya didominasi oleh daratan. Ekosistem dapat dibedakan menjadi ekosistem darat alami dan Ekosistem Suksesi :

Ekositem Darat Alami

Ekosistem darat alami adalah ekosistem yang tumbuh dan berkembang secara alami. Berdasarkan topografinya ekosistem darat alami di Indonesia dapat dibedakan menjadi Ekosistem vegetasi pamah, ekosistem vegetasi pegunungan, dan ekosistem vegetasi munson

1) Ekosistem Vegetasi Pamah,

Ekosistem ini membentang dari ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Vegetasi berupa hutan belukar. Sebagian besar hutan di Indonesia tergolong ekosistem vegetasi pamah. Vegetasi yang terdapat dalam ekosistem ini terdiri dari vegetasi darat dan rawa.

Vegetasi rawa adalah vegetasi yang terdapat di daerah yang berawa, yang tergenang air. Vegetasi darat adalah vegetasi yang terdapat di darat yang tidak tergenang air. Yang tergolong ekosistem vegetasi rawa adalah ekosistem hutan mangrove di daerah pantai, ekosistem hutan rawa air tawar, dan ekosistem hutan tepi sungai.

Hutan mangrove yang terdapat di tepi pantai, yang air lautnya selalu tergenang saat air laut pasang naik. Luasnya mencapai 4.250.000 ha dan tersebar diseluruh kepulauan di Indonesia. Selain berfungsi untuk menjaga terjadinya abrasi (erosi air laut), hutan bakau memiliki fungsi ekologi yang sangat penting. Biasanya tumbuhan bakau menjadi sarang berbagai unggas atau tempat bertengger burung-burung yang sedang mengadakan migrasi. Kotoran burung yang jatuh ke dasar hutan menyuburkan air laut. Fitoplankton dan Zooplankton hidup subur di daerah hutan mangrove. Oleh karenanya, perairan di sekitar hutan mangrove memiliki banyak spesies organisme air, termasuk ikan. Keadaan yang demikian sangat menguntungkan para nelayan.

Di daerah pantai yang berbatasan dengan hutan mangrove terdapat ekosistem hutan rawa air tawar. Di Kalimantan banyak terdapat ekosistem ini karena genangan air tawar dapat mencapai daerah yang luas. Pohon-pohon memiliki akarr lutut atau akar tunjang. Hutan ini lebat dan pohon-pohonnya dapat mencapai ketinggian hingga 30 meter.

Ekosistem hutan tepi sungai banyak terdapat di sepanjang tepi sungai besar, misalnya banyak terdapat di tepi sungai-sungai Sumatra, Kalimantan, dan Irian Jaya. Pada musim penghujan sering digenangi air, dimusim kemarau kering. Karenanya disebut sebagai vegetasi rawa musiman. Vegetasinya berupa tumbuhan besar yang berkayu yang memiliki akar yang kuat.

2) Ekosistem Vegetasi Pegunungan

Ekosistem vegetasi pegunungan bermacam-macam tergantung pada ketinggiannya (elevasinya). Ekosistem ini dapat dibedakan menjadi :

a) Vegetasi Hutan Pegunungan

Vegetasi hutan pegunungan terdapat pada ketinggian 1500- 3.300 meter diatas permukaan air laut. Cirinya, semakin tinggi elevasinya, semakin kecil dan pendek vegetasinya, dan semakin rendah keanekaragamannya. Misalnya ekosistem hutan pegunungan bawah pada elevasi 1000-2000 m dan ekosistem hutan pegunungan atas yang terdapat pada elevasi 2500-3300 m. Di dalam ekosistem hutan pegunungan atas yang lembab banyak dijumpai lumut, anggrek dan tumbuhan epifit.

b) Vegetasi Padang Rumput Pegunungan

Padang rumput pegunungan terdapat pada elevasi 3.200-3.600 m. Komunitasnya terdiri dari rumput yang dapat mencapai 1 m tingginya. Contohnya adalah padang rumput yang terdapat di pegunungan Irian Jaya.

c) Vegetasi Terbuka Lereng Berbatu

Vegetasinya berupa rumput, tumbuhan paku, dan semak tertentu. Ekosistem ini terdapat di lereng-lereng bukit batu kapur yang memiliki curah hujan sedikit tetapi lembab.

d) Vegetasi Rawa Gambut

Vegetasinya berupa perdu rawa gambut atau rumput yang menutupi tanah gambut. Misalnya terdapat di Irian Jaya pada ketinggian 3.300-4.000 m atau di Jawa pada ketinggian 2.000-3.500 m dari permukaan air laut.

(e) Vegetasi Danau

Vegetasi danau banyak dijumpai di daerah pegunungan tinggi. Di Indonesia banyak terdapat danau eutrofik, yakni danau yang kaya unsur hara dan ditumbuhi oleh berbagai tumbuhan air. Jika tumbuhan air menutupi danau, maka kegiatan pernapasan di malam hari akan menghabiskan oksigen. Akibatnya banyak spesies ikan dan hewan air yang mati. Yang tertinggal adalah ikan dan hewan air yang tahan terhadap kekurangan oksigen. Contohnya adalah Danau Singkarak, dan Danau Meninjau.

(f) Vegetasi Alpin

Vegetasi ini dijumpai didaerah yang memiliki elevasi diatas 4.000 m. Vegetasinya rumput, lumut, dan lumut kerak.Podang lumut dikenal sebagaitundra. Pada elevasi 4.100-4.200 m vegetasinya berupa lumut dan lumut kerak. Pada elevasi 4.000-4.500 m vegetasinya berupa padang rumput yang lebat dan padat.

3) Ekosistem Vegetasi Munson

Vegetasi ini banyak dijumpai didaerah beriklim kering yang memiliki curah hujan sedikit. Daerahnya meliputi wilayah pada elevasi 0-800 m. Misalnya hutan munson yang terdapat di Jawa Timur bagian timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Irian Jaya. Ciri hutan munson adalah pohon-pohonnya rendah, banyak cabang dan batangnya tidak lurus. Contoh yang lain adalah savana. Vegetasinya berupa padang rumput yang diselingi semak belukar. Savana terdapat di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Irian Jaya.

Ekosistem Suksesi.

Ekosistem suksesi dibedakan menjadi ekosistem suksesi primer dan ekosistem suksesi sekunder. Ekosistem suksesi primer adalah ekosistem yang tumbuh pada permukaan yang terbuka. Jadi mula-mula vegetasinya kosong, hanya ada batuan, kemudian terjadi suksesi dan tumbuh ekosistem baru. Contohnya pada suksesi yang terjadi di krakatau. Ekosistem suksesi sekunder adalah ekosistem yang tumbuh akibat ekosistem alami rusak. Jadi ekosistem sekunder tidak dimulai dari kondisi yang kosong. Misalnya jika hutan terbakar, akan muncul hutan belantara lagi setelah mengalami suksesi sekunder.

Selanjutnya :

EKOSISTEM AIR | Ekosistem Sungai dan Ekosistem Laut

2012-02-06T00:15:00.001-08:00

Pengertian dan definisi dari Ekosistem Air adalah ekosistem yang faktor lingkungan eksternalnya didominasi oleh air sebagai habitat dari berbagai organisme air. Ekosistem air dapat dibedakan menjadi beberapa ekosistem yaitu :

a. Ekosistem Sungai (ekosistem air tawar)

Untuk dapat membedakan dengan ekosistem lainnya perlu diketahui Ciri-ciri ekosistem air tawar dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Salinitas (kadar garam) rendah, lebih rendah jika dibandingkan dengan sitoplasma
Variasi suhu antara siang dan malam tidak terlalu besar
Penetrasi (masuknya) cahaya matahari terbatas/kurang
Ekosistem air tawar tetap dipengaruhin oleh iklim dan cuaca, meskipun pengaruh tersebut relatif kecil apabila dibandingkan dengan ekosistem darat.

Berdasarkan gerak airnya, ekosistem air tawar dapat dibedakan menjadi ekosistem lentik dan lotik.

Ekosistem Lentik adalah ekosistem yang airnya tenang atau diam, misalnya danau, telaga dan rawa.

Ekosistem Lotik adalah ekosistem yang airnya bergerak mengalir, misalnya selokan, parit, atau sungai. Ciri-ciri ekosistem lotik adalah airnya mengalir, merupakan ekosistem terbuka dari kadar oksigen terlarut relatif tinggi.

Aliran air dalam ekosistem lotik merupakan faktor pembatas bagi organisme yang ada di dalamnya. Artinya organisme yang tidak dapat melakukan adaptasi terhadap adanya aliran air akan tersingkir. Aliran ini juga dapat menjadi penentu jenis dan komposisi komponen biotik dalam ekosistem. Aliran air tergantung pada topografi, besarnya sungai dan debit air yang mengalir. Misalnya, jenis organisme di pinggir sungai berbeda dengan jenis organisme di dalam atau di dasar sungai.

Air ekosistem lotik tidak tetap, melainkan berubah tergantung pada musim. Di pulau Jawa, pada umumnya air sungai keruh dan banjir di musim hujan sedangkan di musim kemarau airnya kecil dan bahkan mengering. Keadaan ini merupakan suatu indikator adanya kerusakan ekosistem darat didaerah hulu sungai.

Sebagai suatu Ekosistem terbuka. Ekosistem lotik memperoleh kiriman bahan organik yang terbawa aliran air dari daerah hulu atau daratan misalnya, berupa bangkai, sampah atau daun-daun yang gugur ke sungai. Meskipun dari ekosistem lotik itu sendiri hewan-hewan dapat memperoleh makanan, beberapa hewan sungai ada yang memakan bahan organik yang terbawa aliran air. Jadi, ekosistem lotik mendapat pengaruh yang besar dari ekosistem daratan.

Sebagai ekosistem yang mobil, aliran air memudahkan terjadinya persentuhan antara permukaan air yang luas dengan udara. Apalagi, jika disepanjang ekosistem lotik terdapat jeram, riak-riak kecil, dan air terjun. Keadaan yang demikian menyebabkan kadar oksigen terlarut relatif tinggi. Tingginya kadar oksigen memberikan kondisi pada hewan-hewan sungai untuk hidup dilingkungan yang cukup oksigen, sehingga mereka menjadi peka terhadap kekurangan oksigen. Adanya bahan pencemar yang dapat mereduksi (mengurangi) oksigen terlarut dapat menimbulkan bencana bagi hewan air itu.

b. Ekosistem Laut

Indonesia merupakan negara kepulauan mempunyai lebih dari 17.000 pulau yang dikelilingi oleh lautan. Ekosistem laut Indonesia sangat menentukan iklim (suhu, kelembapan, angin), flora dan fauna serta kehidupan penduduk. Luas perairan laut di daerah pesisir dapat dilihat di bawah ini :

Laut :

perairan teritorial (sampai batas 12 mil laut): 5,1 x 106 km2
paparan benua (sampai kedalaman 200 m): 3,0 x 106 km2
ekonomi ekslusif 200 mil : 2,7x 106 km2

Wilayah Pesisir :

panjang pantai : 81 x 1012 km2
hutan payau : 10 x 106 km2
hutan bakau : 3,6 x 106 km2
tambak : 183 x 1012 km2

Ekosistem Laut memiliki sifat khas yang tidak dimiliki oleh ekosistem lainnya. Sifat-sifat itu antara lain sebagai berikut :

berkadar garam sekitar 0,3% yang mirip dengan kepekatan protoplasma
terdapat kehidupan disemua kedalaman, kecuali di dasar laut yang sangat dalam
ekosistem laut saling bersambungan, dan memiliki kemungkinan untuk bercampur karena adanya sirkulasi air laut
rantai makanan relatif panjang dengan kata lain, disepanjang rantai makanan terjadi pemboroson energi.

Lautan Indonesia merupakan lautan tropik, dengan suhu di lapisan permukaan yang relatif tinggi yaitu 26-30 C, sementara di lapisan lebih dalam suhunya lebih rendah. Cahaya matahari menciptakan stratifikasi termal secara vertikal. Maksudnya, suhu air laut dipermukaan relatif tinggi dan semakin kedalam suhunya semakin rendah. Karena daerah permukaan air laut cukup menerima cahaya matahari sepanjang tahun, maka produktifitas produser (fitoplankton) cukup tinggi. Curah hujan di Indonesia cukup tinggi, yang mengakibatkan lapisan pemukaan laut memiliki kadar garam rendah, berkisar antara 27 – 33 %o, sedangkan di bagian lebih dalam kadar garamnya lebih tinggi. Ekosistem laut lebih stabil terhadap pengaruh musim dibandingkan ekosistem darat.

Seperti halnya hutan tropik, lautan tropik, memiliki keanekaragaman yang tinggi, namun besarnya populasi masing-masing spesies rendah. Oleh karena itu, bentuk rantai makanan di perairan Indonesia menjadi kompleks. Hal ini berbeda dengan lautan subtropik yang memiliki keanakaragaman rendah tetapi jumlah populasi spesiesnya tinggi. Di daerah pantai di Indonesia berkembang komunitas hayati yang khas, misalnya terumbu karang, hutan payau (mangrove), dan rumput laut.

Di dalam ekosistem laut terdapat stratifikasi kedalaman akibat intensitas cahaya, suhu, kandungan mineral yang pada akhirnya menentukan keanekaragaman hayati yang ada didalamnya. Seolah-olah terdapat dua lapisan yang terpisah, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Berdasarkan intensitas cahaya matahari yang dapat mencapainya, ekosistem laut dibedakan menjadi ekosistem laut dalam dan ekosistem laut dangkal. Selanjutnya >>>Ekosistem Laut <<<

Artikel Terkait :

AREAL PENGUMPULAN BENIH

2012-02-01T02:05:00.000-08:00

Areal Pengumpulan Benih adalah Suatu areal dengan batas yang jelas serta ketinggian tertentu sehingga tanah dan iklimnya cukup seragam untuk mengindikasikan kemungkinan besar adanya reproduksi suatu ekotipa tunggal.

Artikel Terkait :

ARBORETUM PEMULIAAN

2012-02-01T01:56:00.001-08:00

Arboretum Pemuliaan adalah Koleksi dari pohon atau spesis terpilih yang dibangun untuk ditangkarkan. Apabila koleksi didapat secara vegetatif, seringkali disebut Bank kion. Jarak tanam, budidaya dan perlindungan dirancang untuk merangsang pembungaan yang lebih dini dan lebih banyak untuk keperluan penyerbukan terkendali dan pemanenan benih.

APEK DAN APIKAL

2012-02-01T01:54:00.000-08:00

Ujung, bagian paling ujung, titik akhir sesuatu. Pada tunas dan akar, bagian ujungnya mengandung meristem apikal. Sedangkan Apikal berhubungan dengan apek.

ANTESIS

2012-02-01T01:47:00.000-08:00

Periode atau tahap ekspansi dari bunga, pemekaran bunga diklasifikasikan menjadi diurnal, nokturnal, ekstended,dll. Seringkali antesis mengacu pada membukanya. Kantong serbuk sari dan kemudian melepaskan serbuk sari.

MELIHAT SEJARAH PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

2012-01-31T17:24:00.000-08:00

Perguruan tinggi di Indonesia saat ini berjumlah ribuan, semua itu tidak terlepas dari sejarah bagaimana terbentuk perguruan tinggi di Indonesia. Berbagai masalah bisa dilewati sehingga pada saat ini bangsa Indonesia bisa memilih perguruan tinggi yang terbaik di antara ribuan yang ada.

Bila dilihat kembali sejarah berdirinya perguruan tinggi di Indonesa bermula pada tahun 1870, pemerintah Belanda memberlakukan apa yang disebut Etische Politiek di Hindia Belanda, yaitu suatu perubahan sikap Belanda terhadap koloninya karena merasa berhutang budi kepada bumi putera yang telah menyebabkan Nederland dapat membangun dan menjadi makmur. Bermula dari bidang kesehatan, pada tahun 1902 didirikan STOVIA (School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen) yang kemudian menjadi NIAS (Nerderlandsch Indische Artsen School) tahun 1913 dan GHS (Geneeskundige Hoge School) sebagai embrio fakultas kedokteran.

Kemudian disusul dengan berdirinya Rechts School tahun 1922 dan menjadi Rechthoogen School tahun 1924 sebagai embrio Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di Jakarta tahun 1940 didirikan Faculteit de Letterenen Wijsbegeste yang kemudian menjadi Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia. Di Bandung tahun 1920 didirikan Technische Hoge School (THS). Sementara di Bogor juga didirikan Landsbouwkundige Faculteit pada tahun 1941 yang sekarang disebut Institut Pertanian Bogor (IPB).

Tanggal 19 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mendirikan Balai Perguruan Tinggi RI yang kemudian mendorong berdirinya Universitas Indonesia yang pada dasarnya merupakan gabungan dari fakultas-fakultas yang telah ada sebelumnya. Sementara itu di dalam masa perjuangan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, pemerintah RI di Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1949 mendirikan pula Universitas Gajah Mada. Kemudian dari dua universitas ini dikembangkan menjadi lima dengan hadirnya ITB-1959, IPB-1963, dan Unair-1954.

DEFINISI DAN PENGERTIAN PENDIDIKAN TINGGI

2012-01-31T08:48:00.000-08:00

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

DEFINISI DAN PENGERTIAN PENDIDIKAN MENURUT PARA AHLI

2012-01-31T08:15:00.000-08:00

Definisi dan Pengertian Pendidikan menurut para ahli pada hakekatnya adalah suatu proses pembentukan perilaku manusia secara intelektual untuk menguasai ilmu pengetahuan, secara emosional untuk menguasai diri dan secara moral sebagai pendalaman dan penghayatan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Secara etimologi pendidikan berasal dari kata “educare” dalam bahasa latin yang bermakna melatih atau mengajarkan. Educare berasal dari kata ex dan ducare, yang berarti memimpin. Jadi pendidikan adalah suatu proses pelatihan dimana terdapat dua subyek yang saling berhubungan, yaitu yang satu memimpin dan yang satunya lagi dipimpin.

Pendidikan adalah kegiatan kemanusiaan atau disebut sebagai kegiatan “memanusiakan manusia”. Kesuma, dkk (2007), menyebutkan bahwa sebagai kegiatan manusiawi, pendidikan membuat manusia membuka diri terhadap dunia. Lebih dari itu Khan (2010), menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses humanisasi yang artinya dengan pendidikan manusia akan lebih bermartabat, berkarakter, terampil, yang memiliki tanggung jawab terhadap sistem sosial sehingga akan lebih baik, aman dan nyaman.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan pendidikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Struktur pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari 2 jalur pendidikan, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Pendidikan akademik diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.

UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

2012-01-31T08:06:00.000-08:00

Definisi dan Pengertian dari UU SISDIKNAS adalah suatu undang-undang yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan Sistem Pendidikan merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berikut ini disajikan Undang-Undang Sistem Pendidikan di Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang;

c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dantanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

26. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

(5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

(2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

(4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

(5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

(1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

(2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 12

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;

f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban:

a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;

b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Pasal 17

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pendidikan Menengah

Pasal 18

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

(3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pendidikan Tinggi

Pasal 19

(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

(2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

(1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

(2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

(4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

(1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

(2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

(5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

(6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.

(7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

(1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

(2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

(1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pendidikan Nonformal

Pasal 26

(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

(4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pendidikan Informal

Pasal 27

(1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

(3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

(5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

(6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

(1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

(2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

(3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

(4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

(5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh

Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

(1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

(2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII

WAJIB BELAJAR

Pasal 34

(1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

(2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KURIKULUM Pasal 36

(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

a. peningkatan iman dan takwa;

b. peningkatan akhlak mulia;

c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;

d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;

e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

f. tuntutan dunia kerja;

g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

h. agama;

i. dinamika perkembangan global; dan

j.persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

a. pendidikan agama;

b. pendidikan kewarganegaraan;

c. bahasa;

d. matematika;

e. ilmu pengetahuan alam;

f. ilmu pengetahuan sosial;

g. seni dan budaya;

h. pendidikan jasmani dan olahraga;

i. keterampilan/kejuruan; dan

j. muatan lokal.

(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

a. pendidikan agama;

b. pendidikan kewarganegaraan; dan

c. bahasa.

(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

(1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.

(3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

(4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan

e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;

b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.

(2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

(4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

(3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

(1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

(3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

(1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

(4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

(6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

(7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

(1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

(2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

(3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 57

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

(2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

(3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 60

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 61

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

(3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.

(3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.

(4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang- undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 8 Juli 2003

Sekretaris Negara Republik Indonesia, Bambang Kesowo

Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah.

Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

PENYEBARAN HUTAN MANGROVE

2012-01-28T08:35:00.000-08:00

Diperkirakan sekitar 89 spesies mangrove yang terdapat di dunia, yang terdiri dari 31 genus dan 22 famili. Untuk Indonesia di perkirakan ada sekitar 38 spesies yang tumbuh dan tersebar pada beberapa daerah, seperti Aceh, Riau, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya (Supriharyono, 2000).

Hutchinson (1965) mengatakan bahwa pada umumnya faktor-faktor abiotik membentuk garis batas luar dan didalam garis batas tersebut vegetasi dapat bertahan hidup, tetapi faktor-faktor lain dapat menyebabkan suatu vegetasi tidak hadir pada suatu tempat tertentu di dalam garis batas tersebut.

Artikel Terkait :

STRUKTUR HUTAN MANGROVE

2012-01-28T08:33:00.000-08:00

Hutan mangrove merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin (Nybakken, 1992). Hutan mangrove meliputi pohon-pohon dan semak yang tergolong kedalam 8 famili dan terdiri atas 12 genera tumbuhan berbunga : Avicenia, Sonneratia, Rhizophora, Bruguiera, Ceriops, Xylocarpus, Lumnitzera, Aegiceras, Aegiatilis, Snaeda, dan Conocarpus (Bengen, 2000).
Indonesia merupakan salahsatu negara di dunia yang memiliki hutan mangrove dengan keanekaragaman jenis yang tinggi. Tercatat terdapat 202 jenis yang terdiri dari 89 jenis pohon, 5 jenis palem, 19 jenis liana dan 44 jenis epifit. Gause (1997) mengatakan bahwa populasi berbagai jenis dengan keperluan sumber daya yang sama tidak dapat berkonsentrasi untuk waktu yang tidak terbatas dan bahwa hal ini akan menyebabkan terjadinya keanekaragaman di dalam dan antar habitat. Namun demikian hanya terdapat kurang lebih 47 jenis tumbuhan yang spesifik hutan mangrove.

Paling tidak di dalam hutan mangrove terdapat salah satu jenis tumbuhan sejati penting atau dominan yang termasuk kedalam 4 famili : Rhizophoraceae (Rhizophora, Bruguiera dan Ceriops), Sonneratiaceae (Sonneratia), Aviceniaceae (Avicenia), dan Meliaceae (xylocarpus).

Artikel Terkait :

KOMPOSISI JENIS DAN ZONASI HUTAN MANGROVE

2012-01-28T08:26:00.000-08:00

Jenis-jenis mangrove memiliki tuntutan dan siklus hidup yang berbeda-beda, sehingga komposisi hutan mangrove juga berbeda dari sutu tempat ke tempat lain. Hal ini disebabkan karena keberadaan komunitas hutan mangrove sangat bergantung pada faktor ekologisnya, antara lain :

Tipe tanah, keras dan lembek, berpasir atau berlumpur dala berbagai perbandingan.
Salinitas/kadar garam dalam per mil, dari variasi rata-rata harian maupun tahanan, yang secara kasar berkaitan dengan frekwensi.
Lama serta dalamnya penggenangan yang dialami jenis tersebut.
Ketahanan jenis-jenis mangrove terhadap kuat arus dan ombak.

Komposisi hutan mangrove terdiri dari asosiasi Avicenia spp, Sonneratia spp, Rhizophora spp, Bruguiera spp, Ceriops spp, Lumnitzera spp dan Xylocarpus spp. Nipa merupakan batas hutan mangrove dan hutan rawa atau hutan pantai. Susunan formasi dari masing-masing di atas sangat dipengaruhi oleh kadar garam yang semakin ke darat semakin berkurang.

Jenis pohon yang berbeda membentuk zonasi vegetasi antara tempat yang satu dengan yang lain berbeda. Zonasi adalah mintakat atau suatu daerah yang dicirikan oleh suatu organisme atau biota yang hidupnya melimpah dan mendominasi serta seragam pada daerah tertentu, zonasi tumbuhan mangrove mempunyai variasi pada lokasi yang berbeda.

Hutan mangrove memiliki zona tumbuh tertentu. Pembagian zona ini di mulai dari bagian yang paling kuat mengalami pengaruh angin dan ombak yakni zona terdepan yang digenangi air berkadar garam tinggi dan ditumbuhi pohon pionir (Sonneratia spp). Dari depan kebelakang zona tumbuh mangrove antara lain :

Zona yang paling depan yakni ; tumbuhan Avicenia spp (api-api) yang berasosiasi dengan Sonneratia spp, zona ini menghadapi ombak, tanah berlumpur agak lembek dengan salinitas tinggi.
Zona Rhizophora (mange-mange) umumnya didominasi dengan tanaman bakau jenis Rhizophora spp. Pada beberapa tempat berasosiasi dengan jenis seperti Bruguiera sp (tongke).
Zona Bruguiera, umumnya didominasi oleh tanaman bakau jenis Bruguiera spp. Pada beberapa tempat sering dijumpai berasosiasi dengan jenis lain seperti Ceriops tagal. Salinitas sedang.
Zona kering dan nipa. Pada zona ini salinitas airnya sangat rendah dan tanahnya keras serta kurang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Daerah ini umumnya didominasi oleh tumbuhan nipa (Nypa fruticans).

Artikel Terkait :

ANEUPLOIDI

2012-01-27T19:51:00.000-08:00

Kondisi dimana tidak semua kromosom tampak pada jumlah yang sama dan oleh karena itu jumlah total tidak sepenuhnya merupakan perkalian dari kumpulan haploid. Hal ini terjadi apabila kromosom gagal memisahkan diri selama meiosis, gamet mungkin kekurangan sebuah kromosom atau bahkan memiliki kromosom tambahan.

ALOENZIM

2012-01-27T19:49:00.000-08:00

Definisi dan Pengertian dari Aloenzim adalah Suatu isozim yang berbeda dari varian enzim lain sebagai akibat dari perubahan alel yaitu kode enzim yang berbeda oleh lokus gen yang sama.

ALIRAN GEN

2012-01-27T19:48:00.001-08:00

Pengertian dan Definisi dari Aliran Gen adalah Perjalanan gen dari satu populasi ke populasi lainnya (juga disebut migrasi gen).

APOMIKSIS

2012-01-27T19:44:00.000-08:00

Istilah umum yang mencakup semua bentuk reproduksi aseksual yang cendrung menggantikan regenerasi seksual. Sering digunakan dalam mengartikan produksi benih tanpa terjadinya pembuahan. Tergantung dari tipe apomiksis, jenis yang melakukan apomiksis biasanya secara genetik identik dengan asal tanamannya (ortet).

ALEL | ALEL GANDA

2012-01-27T19:43:00.000-08:00

Definisi dan Pengertian Alel adalah Satu dari sebuah kumpulan gen yang mungkin menduduki posisi tertentu (lokus) pada kromosom yang tersedia. Pengaruh alternatif (mendelian) pada karakter yang sama yang diproduksi alel yang berbeda, misalnya: dijumpai pada bibit bewarna hijau dan albino. Apabila kumpulan gen terdiri atas dua gen atau lebih, gen disebut alel ganda. Alel ganda muncul karena berulangnya mutasi gen dengan efek yang berbeda. Tidak lebih dari dua alel yang terlihat pada organisme diploid.
Sedangkan Alel Ganda adalah Serial alel dari gen tertentu.

ALBINISME

2012-01-27T19:38:00.000-08:00

Definisi dan Pengertian Albinisme adalah Hilangnya seluruh atau sebagian pigmen pada suatu tanaman atau bagiannya. Bagian yang terkena berubah putih atau hampir putih. Tanaman albino biasanya akan segera mati.

AKAR PAPAN BANIR

2012-01-27T19:37:00.000-08:00

Irisan silang yang tidak membulat (non-circular) dari batang, sering disebabkan oleh akar papan, yaitu bentuk menyerupai papan yang tumbuh pada bagian atas akar, berfungsi menopang pohon. Pembentukan akar papan dan banir dapat diwariskan dengan tingkat yang bervariasi. Umumnya, karakter ini tidak disukai dalam pemuliaan pohon.

Akar banir merupakan ciri khas dari beberapa jenis pohon yang hidup hutan dan dapat dibedakan karena termasuk dalam famili tertentu misalnya Kenari (Canarium vulgare) termasuk famili Burseraceae.

Hal ini merupakan salah satu petunjuk untuk mengidentifikasi jenis pohon di dalam hutan. Dengan melihat bentuk akar pohon tersebut, apakah mempunyai banir atau tidak maka kita dapat menggolongkan pohon tersebut dalam famili tertentu yang dikenal mempunyai akar banir.

ADVENTIF

2012-01-27T19:30:00.000-08:00

Organ yang muncul pada posisi yang tidak seharusnya pada tanaman misalnya akar liar (adventitious roots) yang tumbuh pada batang atau daun, atau tunas yang tumbuh pada akar.

Artikel Terkait :

ADAPTASI POHON

2012-01-27T19:27:00.000-08:00

Definisi dan Pengertian dari Adaptasi berkaitan dengan bagaimana kemampuan pohon untuk menyesuaikan diri secara fisiologis agar bertahan hidup, tumbuh baik, dan tahan hidup terhadap hama serta lingkungan yang merugikan. Untuk jenis eksotik dapat diartikan bagaimana pohon akan berdampak baik pada lingkungan barunya.

POROSITAS TANAH

2012-01-26T07:08:00.000-08:00

Definisi dan Pengertian dari Porositas Tanah adalah ruang volume seluruh pori-pori makro dan mikro dalam tanah yang dinyatakan dalam persentase volume tanah di lapangan. Dengan kata lain porositas tanah adalah bagian dari volume tanah yang tidak ditempati oleh padatan tanah.

Porositas tanah ada karena bentuk dan ukuran agregat tanah yang tidak dapat saling merapa merupakan dasar dari pori-pori tanah. Merupakan ruang antara agregat yang satu dengan yang lain disebut pori-pori mikro dan makro tanah.

Menurut ukuran pori-pori dapat dibedakan sebagai berikut :

Makro porositas yang dibentuk oleh rongga-rongga besar yang dalam keadaan normal terisi udara. Bila tanah terisi air sampai terlalu basah maka tanaman akan mati lemas atau tumbuhnya menjadi kerdil.
Mikro porositas yang merupakan rongga-rongga paling halus yang biasanya terisi air kapiler.

Tanah pasir mempunyai porositas kurang dari 50%, dengan jumlah pori-pori makro lebih besar dari pada pori-pori mikro, bersifat mudah merembes air dan gerakan udara di dalam tanah menjadi lebih lancar. Sebaliknya berliat mempunyai porositas lebih dari 50%.

Jumlah pori-pori mikro lebih besar dan bersifat mundah menangkap air hujan, tetapi sulit merembeskan air dan gerakan udara lebih terbatas. Untuk pertumbuhan tanaman menghendaki keseimbangan antara porositas makro dan mikro. Pada tanah yang baik mikro porositas 60% dari pada seluruh porositas. Porositas sangat dipengaruhi oleh tekstur tanah, struktur tanah, kedalaman tanah, dan pengolahan tanah.

STRUKTUR TANAH

2012-01-24T05:05:00.001-08:00

Definisi dan Pengertian dari Struktur tanah adalah susunan agregat primer tanah secara alami menjadi bentuk tertentu dibatasi oleh beberapa bidang. Struktur tanah terbentuk karena penggabungan butir-butir primer tanah oleh pengikat koloid tanah menjadi agregrat primer. Sekelompok tanah terdiri dari gumpalan-gumpalan kecil beraneka bentuk yang disebut agregat sekunder tanah. Bagian-bagian ini terbentuk dari penggabungan butir-butir lebih kecil yang disebut agregat primer.

Agregat primer tersusun dari butir-butir mineral atau pecahan batuan berbagai bentuk dan ukuran yang diselaputi oleh senyawa-senyawa hasil pelapukan. Senyawa hasil pelapukan mineral dan pecahan batuan terdiri dari koloid tanah, senyawa kapur, senyawa besi dan almunium yang bertindak sebagai perekat yang menggabungkan agregat-agregat primer.

Penggabungan agregat primer menjadi bentukan yang masing-masing bentukan tersebut dibatasi oleh bidang-bidang permukaan tertentu. Agregat primer sering disebut struktur mikro, sedangkan agregat sekunder yang merupakan struktur lapisan olah disebut struktur makro.

Struktur tanah yang baik adalah mengandung udara dan air dalam jumlah cukup dan seimbang serta mantap. Struktur seperti ini hanya terdapat pada ruang pori-pori besar dengan perbandingan yang sama antara pori-pori makro dan mikro serta tahan terhadap kekuatan tetesan air hujan. Selain itu struktur yang baik mempunyai perbandingan antara padatan, air dan udara yang sama.

Lapisan tanah pertanian umumnya mempunyai tiga bentuk struktur yang berbeda:

Struktur Gumpal

Struktur ini biasanya terdapat pada tanah liat. Gumpalan tanah biasanya lebih besar daripada struktur lain, dan terdapat lebih banyak pori-pori mikro yang terisi oleh air daripada pori-pori makro sehingga tata udaranya kurang baik. Struktur ini biasanya mudah larut karena air hujan.

Struktur Remah

Struktur ini adalah gumpalan yang lebih kecil. Pada struktur remah terdapat pori-pori makro non-kapiler yang tidak terisi air melainkan oleh udara. Ruang pori-pori mikro bersifat kapiler yang dapat menahan air dan tidak merembesa ke bawah. Mudah larutnya struktur remah oleh air hujan tergantung dari sifat bahan perekat yang membentuknya. Adanya bahan organik cenderung membentuk struktur remah yang stabil dan mantap. Pada struktur remah terdapat keseimbangan yang baik antara udara dan air tanah sebagai medium larutnya unsur hara tanaman. Struktur rermah merupakan struktur yang sangat baik untuk tanaman.

Struktur Butir

Sebenarnya struktur ini bukan merupakan struktur melainkan campuran butir-butir primer yang kasar tanpa adanya bahan pengikat agregat. Struktur ini terdapat pada tanah-tanah pasir, pasir berlempung, atau pasir berdebu. Porositas tanahnya tinggi kaya pori-pori makro dan mudah merembeskan air menyebabkan tanah mudah mengering.

Artikel Terkait :

PENGERTIAN TEKSTUR TANAH

2012-01-23T08:35:00.001-08:00

Pengertian tentang tekstur tanah adalah banyaknya setiap bagian tanah menurut ukuran partikel-partikelnya ditentukan oleh besarnya butiran tanah. Sehingga pengertian dan definisinya adalah perbandingan antara banyaknya liat, lempung dan pasir yang terkandung dalam tanah.

Badan Pertanahan Nasional mendefinisikan bahwa tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu dan liat yang terkandung pada tanah. Dari ketiga jenis fraksi tersebut partikel pasir mempunyai ukuran diameter paling besar yaitu 2 – 0.05 mm, debu dengan ukuran 0.05 – 0.002 mm dan liat dengan ukuran < 0.002 mm.

Maka dapat terjadi bahwa pada suatu tanah, butiran pasir merupakan penyusun yang dominan, pada kasus lain liat merupakan penyusun tanah yang terbesar. Sebaliknya pada tempat lain, kandungan pasir, liat dan lempung terdapat sama banyaknya.

Perbandingan tersebut akan mudah terlihat pada grafik segitiga.

Setiap kaki segitiga menggambarkan suatu fraksi ukuran butir-butir tanah :

Pasir berukuran 2 mm - 20 mµ
Lempung berukuran 20 mµ - 2 mµ
Liat kurang dari 2 mµ.

Sesuai dengan klasifikasi USDA (The United States Department of Agriculture) butiran atau partikel tanah dikelompokan dalam :

Sand : > 0.05 mm
Silt : 0.002 - 0.05 mm
Clay: < 0.002 mm

Name of soil separate	Diameter limits (mm) (USDA classification)
Clay	less than 0.002
Silt	0.002–0.05
Very fine sand	0.05–0.10
Fine sand	0.10–0.25
Medium sand	0.25–0.50
Coarse sand	0.50–1.00
Very coarse sand	1.00–2.00

Menurut tempatnya dalam segitiga ini dapat dibaca teksturnya. Maka tekstur berarti perbandingan antara banyaknya liat, lempung dan pasir, yang dalam garis besarnya lebih dari :

30% liat adalah tanah liat
35% lempung adalah tanah lempung
60% pasir adalah tanah pasir.

Dari ketiga bagian liat, lempung dan pasir jika hanya satu bagian saja belum dapat mencerminkan jenis tanah. Lazimnya disebut dua bagian tanah yang terpenting. misalnya : tekstur liat berpasir, pasir berlempung dan seterusnya. dimana bagian yang terbanyak disebut lebih dahulu.

Pada segitiga tidak menyebutkan kandungan pasir dan bahan organik, walaupun kapur dan bahan organik sangat ikut menentukan sifat-sifat tanah. Jika kandungan ini besar maka perlu disebut juga, misalnya tanah mengandung 20% liat dan 10-30% kapur; selanjutnya disebut tanah liat berkapur.

Bila setiap bagian merupakan perbandingan yang merata, disebut tanah yang baik. Umpamanya saja mengandung 50-70% pasir (halus dan kasar), 10-15% lempung, 5-10% liat, 1-5% kapur, 3-5% bahan organik.

Tekstur tanah merupakan dasar dari kebanyakan sifat-sifat tanah. Susunan menurut besarnya butir-butir suatu jenis tanah biasanya dilihat pada grafik segitiga. Menurut besarnya tersusun dari butir-butir pasir 60%, lempung 15% dan liat 25%.

Perlu diketahui : bahwa ada perbedaan penyebutan nama dan istilah dari partikel tekstur tanah dalam bahasa Indonesia. Misalnya Istilah untuk "Loam" artinya Geluh dipergunakan oleh UGM dan Lempung dipergunakan oleh IPB, sedangkan untuk istilah "Clay" artinya Lempung dipergunakan UGM dan Liat dipergunakan oleh IPB.

Artikel Terkait :

TANAH ORGANIS

2012-01-18T17:55:00.000-08:00

Tanah organis adalah tanah yang mempunyai bahan organik, mulai dari permukaan sampai kedalaman 10 cm, atau kurang dari kontak litik atau paralitik, asalkan ketebalan bahan organik lebih dari dua kali ketebalan tanah mineral di atas kontak tersebut. Tanah yang mempunyai lapisan tanah bahan organik berada di atas bahan fragmen (kerikil, batu, kerakal) dan celah-celahnya terisi oleh bahan organik.

Artikel Terkait :

TANAH MINERAL

2012-01-18T17:46:00.000-08:00

Pengertian dan Definisi dari tanah mineral adalah tanah pada lapisan bagian atas di bawah lapisan humus, yang umumnya terdapat pada tanah di bawah hutan. Humus umumnya meloloskan air ke bawah secara cepat, sedangkan tanah mineral oleh para hidrologis dipandang sebagai lapisan tanah yang juga meloloskan air (infiltrasi) namun tidak secepat humus.

Artikel Terkait :

TANAH HUTAN

2012-01-18T17:44:00.002-08:00

Tanah hutan adalah jenis tanah yang terbentuk dan berkembang di bawah pengaruh lingkungan hutan. Tanah hutan pada daerah hutan hujan tropis mempunyai kondisi pH yang rendah dan miskin unsur hara karena proses pencucian. Sedangkan kandungan unsur hara tertentu pada tanah lebih rendah dibandingkan yang berada dalam tegakan atau pohon-pohon.
Kapasitas Pertukaran Kation pada tanah hutan hujan tropis rendah namun keadaan humus dan bahan organik diatas tanah dapat memberikan kondisi yang lebih baik karena mempunyai kapasitas pertukaran kation yang tinggi.

Tanah hutan mempunyai mekanisme yang dikenal dengan nama "siklus hara tertutup", dimana siklus unsur hara berputar hanya di dalam hutan, bila terjadi eksploitasi hutan maka unsur-unsur hara di dalam pohon akan terbawa keluar hutan. Bila hal ini terjadi terus-menerus mengakibatkan siklus unsur hara terganggu dan tidak terjadi keseimbangan.

Artikel Terkait :

TANAH HIDROMORFIK

2012-01-18T17:42:00.000-08:00

Tanah Hidromorfik adalah jenis tanah yang terbentuk dan berkembang di bawah pengaruh air secara terus menerus.

TANAH GLEI

2012-01-18T17:39:00.000-08:00

Tanah Glei adalah tanah yang mempunyai ciri adanya lapisan glei berwarna kelabu, terbentuk karena pengaruh genangan air / drainage yang buruk.

PENGAWETAN TANAH

2012-01-18T16:59:00.000-08:00

Definisi dan Pengertian Pengawetan tanah pada dasarnya meliputi beberapa cara yaitu :

pencegahan erosi (pengikisan oleh air)
mengendalikan aliran/arus air
pencegahan kemunduran kesuburan tanah, yakni mencegah hilangnya zat-zat mineral yang mudah diserap tanaman.

Dari beberapa cara di atas menunjukan bahwa pengawetan tanah sangat erat hubungannya dengan :

usaha peningkatan hasil produksi pangan
peningkatan laba para petani
peningkatan taraf hidup petani

Selanjutnya pengawetan tanah berarti mengamankan "Daerah Aliran Sungai" (DAS) yang sangat erat hubungannya dengan pengamanan kelangsungan debit aliran sungai atau bendungan (dam) tertentu. Dam-dam tersebut dimanfaatkan untuk keperluan irigrasi atau PLTA sekaligus.

Pengawetan tanah dilaksanakan tidak hanya di dataran tinggi saja, namun juga di dataran rendah dimana terdapat kemiringan. Setiap derajat kemiringan tanah mengakibatkan air mengalir ke bawah. Aliran air yang ada dapat mengakibatkan pengikisan tanah (top-soil).

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa pengikisan tanah tergantung pada :

kemiringan tanah
jenis tanah
jenis tumbuh-tumbuhan
intensitas curah hujan per tahun
pemeliharaan tanaman
pemupukan

Artikel Terkait :

PROFIL TANAH

2012-01-10T17:12:00.000-08:00

Profil tanah merupakan kumpulan berbagai macam lapisan tanah. Horison-horison tanah diberi tanda dengan huruf, dari lapisan atas sampai dibawah dengan huruf : O, A, B, C dan R. Horison O adalah profil tanah bagian atas yang terdiri dari seresah tanah atau bahan organik tanah yang masih segar, lapisan ini merupakan guguran dari daun-daun dan ranting pohon yang menutupi lapisan atas tanah. Bagian horison O merupakan horison "Organik" yang terdiri dari beberapa lapisan L = litter, F = Fermentation, dan H = Humus.

Horison A merupakan hasil pelapukan dari horison O, disini terjadi pelarutan unsur-unsur hara dan senyawa lain yang dibawa air infiltrasi ke lapisan dibawahnya. Terjadi proses leaching yaitu proses pencucian unsur hara oleh air.

Horison B merupakan horison yang miskin bahan organik. Kegiatan mikrobia hampir tidak ada, lebih padat dan warnannya lebih merah. Sebagai horison akumulasi unsur-unsur hara dan senyawa-senyawa horison pencucian yang tercuci.

Horison C adalah horison yang terdiri dari bahan induk tanah, merupakan batuan yang sebagian sudah mengalami pelapukan.

Bagian terakhir adalah R atau Rock merupakan batu-batuan lapisan keras yang sulit untuk ditembus.

Artikel Terkait :

PENCEMARAN TANAH

2011-11-13T07:46:00.000-08:00

Definisi dan Pengertian dari Pencemaran tanah adalah kerusakan lapisan tipis bumi yang bermanfaat yaitu tanah produktif untuk menumbuhkan tanaman sebagai sumber bahan makanan. Tanpa tanah yang subur, petani tidak bisa bercocok tanam dan menghasilkan makanan untuk orang di seluruh dunia

Tanah yang subur dipengaruhi juga oleh organisme seperti bakteri, jamur, dan organisme lain yang menguraikan limbah dalam tanah dan menyediakan unsur hara. Unsur hara memberikan pertumbuhan bagi tanaman. Pupuk dan pestisida dapat membatasi kemampuan organisme tanah untuk menguraikan limbah. Akibat penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan dapat merusak produktivitas tanah.

Pencemaran tanah disebabkan oleh hasil pembuangan limbah yang mengandung bahan-bahan anorganik yang sukar terurai dalam tanah seperti plastik, kaca, dan kaleng. Bahan-bahan ini sukar diuraikan oleh organisme dan mengakibatkan produktivitas tanah akan berkurang.

Jika limbah atau sampah yang dibuang mudah terurai oleh mikroorganisme, bahan-bahan itu akan mengalami proses pembusukan kemudian terurai dan menyatu dengan tanah sehingga tidak menimbulkan pencemaran.

Dampak langsung akibat limbah yang dirasakan manusia adalah timbulnya bau yang tidak sedap dan kotor. Dampak yang tidak langsung diantaranya tempat pembuangan limbah dapat menjadi tempat berkembangnya organisme penyebab penyakit. Organisme ini dapat menyebabkan pernyakit ataupun hanya sebagai vektor (pembawa) penyakit yang merugikan manusia. Adapun penyakit yang dapat berkembang pada daerah berlimbah yang tidak terjada sanitasinya seperti pes, kaki gajah, malaria, demam berdarah ataupun penyakit yang lain.

Penyebab pencemaran tanah diantaranya sampah-sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh bakteri. Upaya untuk mengurangi penumpukan sampah adalah dengan melakukan daur ulang sampah anorganik.

Bahan-bahan yang tidak bisa terurai seharusnya dapat dipisahkan kemudian dimasukan dalam proses daur ulang. Proses daur ulang yang dilakukan membuat limbah diolah kembali menjadi barang yang dapat dipergunakan. Barang hasil daur ulang dapat berupa barang yang sama dengan asalnya ataupun dapat memproduksikan barang yang berbeda.

Limbah padat mungkin merupakan bentuk yang paling terlihat dari Pencemaran. Setiap tahun, orang membuang miliaran ton sampah padat. Industri limbah account untuk sebagian besar bahan dibuang. Limbah padat dari rumah, kantor, dan toko disebut limbah padat perkotaan. Ini termasuk kertas, plastik, kaca, kaleng logam, sisa makanan, dan hiasan halaman. Limbah lainnya dibuang terdiri dari mobil, besi tua, bahan sisa dari proses pertanian, dan limbah pertambangan dikenal sebagai merusak.

Penanganan limbah padat menjadi masalah karena metode pembuangannya merusak mencemari lingkungan. Pembuangan terbuka merusak keindahan tanah alam dan menyediakan persembunyian untuk tikus dan hewan pembawa penyakit. Kedua pembuangan terbuka dan landfill (daerah penanaman limbah) dapat mengandung racun yang meresap ke dalam air tanah atau mengalir ke sungai dan danau. Kegiatan Pembakaran limbah padat menciptakan asap dan Pencemaran udara lainnya. Bahkan pembakaran limbah dapat melepaskan bahan kimia beracun, abu, dan logam berat berbahaya ke udara.

Limbah berbahaya terdiri dari zat dibuang yang dapat mengancam kesehatan manusia dan lingkungan. Sumber limbah berbahaya meliputi industri, rumah sakit, dan laboratorium. Limbah tersebut dapat menyebabkan cedera langsung ketika orang bernapas, menelan, atau menyentuhnya. Ketika dikuburkankan di tanah atau ditinggalkan di tempat pembuangan terbuka, beberapa limbah berbahaya dapat mencemari udara, air tanah, dan tanaman pertanian.

Sejumlah kegiatan manusia lainnya juga dapat merusak tanah. Irigasi tanah di daerah kering dengan drainase yang buruk bisa menyebabkan genangan air di ladang. Ketika air yang ada menguap, ia meninggalkan endapan garam, membuat tanah terlalu asin untuk tanaman bertumbuh.

Kegiatan pertambangan dan peleburan mencemari tanah dengan logam berat beracun. Banyak ilmuwan percaya bahwa hujan asam juga dapat mengurangi kesuburan tanah.

Beberapa limbah berbahaya serius dapat membahayakan kesehatan manusia, satwa liar, dan tanaman. Polutan ini termasuk radiasi, pestisida, dan logam berat.

Radiasi adalah polutan tak terlihat yang dapat mencemari setiap bagian dari lingkungan. Kebanyakan radiasi berasal dari sumber-sumber alam, seperti mineral dan sinar matahari. Para ilmuwan juga dapat menghasilkan unsur-unsur radioaktif dari laboratoriumnya. Radiasi radio aktif dalam jumlah besar dapat merusak sel dan menyebabkan kanker.

Limbah radioaktif yang dihasilkan oleh reaktor nuklir dan pabrik-pabrik senjata menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Beberapa limbah ini akan tetap bersifat radioaktif selama ribuan tahun. Penyimpanan limbah radioaktif yang aman sangat sulit dan mahal.

Pestisida disemprotkan pada tanaman atau di kebun, pestisida dapat ditiup oleh angin ke daerah lain. Mereka juga dapat mengalir dengan air hujan ke sungai terdekat atau dapat merembes melalui tanah ke dalam air tanah. Beberapa pestisida dapat tetap berada di lingkungan selama bertahun-tahun dan lolos dari satu organisme ke organisme lain. Sebagai contoh, ketika pestisida yang hadir terdapat dalam sungai, ikan kecil dan organisme lain dapat menyerapnya. Ikan yang lebih besar memakan ikan terkontaminasi, dalam organisme ini tertimbun sejumlah pestisida yang lebih besar dalam dagingnya. Proses ini disebut bioakumulasi.

Logam berat termasuk merkuri dan timah menyebabkan pencemaran. Aktivitas pertambangan, penghasil limbah padat, proses industri, dan kendaraan bermotor semua dapat melepaskan logam berat ke lingkungan sekitar. Seperti pestisida, dapat bertahan lama dan menyebar melalui lingkungan. Pestisida dapat terakumulasi dalam tulang dan jaringan dalam tubuh hewan. Pada manusia, logam berat dapat merusak tulang, berbagai organ, dan sistem saraf. Banyak juga dapat menyebabkan kanker.

Artikel Terkait :

PROSES PEMBENTUKAN TANAH

2011-11-11T19:13:00.000-08:00

Proses pembentukan tanah adalah perubahan dari bahan induk menjadi lapisan tanah. Perkembangan tanah dari bahan induk yang padat menjadi bahan induk yang agar lunak, selanjutnya berangsur-angsur menjadi tanah pada lapisan bawah (subsoil) dan lapisan tanah bagian atas (topsoil), dalam jangka waktu lama sampai ratusan tahun hingga ribuan tahun. Perubahan-perubahan dari batuan induk sampai menjadi tanah karena batuan induk mengalami proses pelapukan, yaitu proses penghancuran karena iklim.

Tahap pertama dari proses pembentukan tanah adalah proses pelapukan. Proses ini terjadi penghancuran dan pelembutan dari bahan induk tanpa perubahan susunan kimianya. Pelapukan dipengaruhi oleh faktor iklim yang bersifat merusak. Faktor-faktor iklim yang turut menentukan adalah sinar matahari, perbedaan temperatur antara siang dan malam, keadaan musim kemarau dan musim penghujan.

Pada awalnya batuan pecah dalam bentuk pecahan-pecahan batuan dan mineral-mineral penyusunnya. Selanjutnya oleh adanya air, asam dan senyawa-senyawa yang larut dalam air, pecahan-pecahan bantuan dan mineral ini menjadi lunak dan terurai ke dalam unsur-unsur penyusunnya. Dari bahan-bahan sisa penguraian dan senyawa kembali membentuk mineral-mineral baru.

Pelapukan digolongkan dalam tiga bentuk :

Pelapukan fisik
Pelapukan kimia
Pelapukan biologis

Pelapukan fisik sering disebut juga alterasi yakni proses pemecahan dan pelembutan batuan tanpa mengalami perubahan susunan kimia dan tidak ada pembentukan mineral baru.

Pelapukan kimia adalah proses pelapukan dan penguraian pecahan-pecahan batuan dan mineral-mineral ke dalam unsur-unsur penyusunnya yang biasa disertai dengan pembentukan mineral-mineral baru.

Pelapukan biologis adalah pelapukan yang disebabkan kegiatan tanaman dan hewan, baik yang tingkat tinggi maupun yang tingkat rendah. Dalam proses pemecahan batuan induk menjadi tanah terjadi aktivitas hidup organisme. Bakteri autotrof dan lumut-lumut pada waktu mati menjadi bahan organik bagi kehidupan organisme yang lain. Tumbuhan tingkat tinggi berperan dengan aktivitas akar-akarnya masuk dicelah-celah retakan batuan dan seterusnya.

Faktor-Faktor Pembentukan Tanah

Faktor-faktor yang menentukan pembentukan tanah adalah sebagai berikut :

Iklim
Batuan Induk
Vegetasi
Relief (tinggi rendahnya permukaan)
Manusia
Waktu

Semua faktor ini tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi dan saling berkaitan.

Artikel Terkait :

MANFAAT TANAH

2011-11-11T15:54:00.000-08:00

Manfaat tanah dalam kehidupan bukan saja untuk manusia tetapi juga mahluk hidup yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Berbagai sudut pandang dari manfaat tanah tergantung kepentingan orang yang memanfaatkannya.

Untuk seorang petani tradisional memanfaatkan tanah sebagai lingkungan tempat tinggal dan sebagai sumber penghidupan, karena dengan demikian petani tersebut dapat menanam serta memungut hasilnya sebagai bahan makanan maupun bahan dagang. Hasil ini bisa dimanfaatkan sendiri sebagai pola hidup subsisten ataupun dijual untuk memenuhi kepentingan yang lain.

Pengusaha batu merah, genting dan keramik memanfaatkan tanah sebagai bahan baku produksi untuk pengembangan usaha, terutama tanah liat yang dimanfaatkan untuk menghasilkan barang-barang produksi dalam mendatangkan keuntungan.

Ahli Pertanian memandang tanah sebagai benda yang lunak menempati kulit bumi bagian atas yang terdiri dari bahan organik dan anorganik sebagai media pertumbuhan tanaman.

Bagi yang tidak tahu menahu tentang tanah menganggap tanah sebagai benda yang kotor karena becek (nggak ada ojek) dan dapat melekat pada apa saja.

Para ahli pedologi mempelajari asal dan perkembangan tanah dan faktor-faktor serta proses pembentukan tanah yang memenuhi sebagian besar kebutuhan tanamannya.

Artikel Terkait :

Definisi dan Pengertian Tanah

2011-11-10T16:08:00.000-08:00

Definisi dan pengertian dari Tanah adalah kumpulan tubuh alam yang menduduki sebagian besar daratan planet bumi, yang mampu menumbuhkan tanaman dan sebagai tempat mahluk hidup lainnya dalam melangsungkan kehidupannya. Tanah mempunyai sifat yang mudah dipengaruhi oleh iklim, serta jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam jangka waktu tertentu.

Istilah tubuh alam bebas adalah hasil pelapukan batuan yang menduduki sebagian besar daratan permukaan bumi, dan memiliki kemampuan untuk menumbuhkan tanaman, serta menjadi tempat mahluk hidup lainnya dalam melangsungkan kehidupannya.

Menurut pandangan dan pengertian yang diberikan oleh para ahli tanah adalah sebagai berikut :

Tanah adalah bentukan alam, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia, yang mempunyai sifat tersendiri dan mencerminkan hasil pengaruh berbagai faktor yang membentuknya di alam.
Tanah adalah sarana produksi tanaman yang mampu menghasilkan berbagai tanaman.

Seorang Pedolog, melihat tanah sebagai lapisan kulit bumi yang lunak dan gembur yang berasal dari batuan induk. Tanah mempunyai lapisan-lapisan yang berbeda warna sampai ke dalam terdapat bagian keras yang sulit ditembus disebut batuan induk.

Tanah mempunyai beberapa sifat yang menentukan kualitas tanah seperti sifat biologi, sifat fisik dan sifat kimia. Tanah bagian paling atas sering disebut top soil, selanjutnya ada lapisan-lapisan dibawahnya sehingga terbentuk profil tanah.

Artikel Terkait :

Manfaat dan Fungsi Hutan Mangrove untuk Kehidupan

2011-11-10T15:45:00.001-08:00

Manfaat dan Fungsi Hutan Mangrove dari berbagai sudut pandang baik itu manfaat ekologi, manfaat ekonomi, manfaat fisik, manfaat biologi dan manfaat kimia maupun manfaat sosial sangat dirasakan dalam kehidupan masyarakat pesisir. Penelitian-penelitian telah banyak dilakukan dan membuktikan bahwa hutan mangrove memegang peranan penting bagi kehidupan di pesisir. Adapun manfaat dan fungsi tersebut dapat dirangkum sebagai berikut :

Habitat satwa langka
Hutan mangrove sering menjadi habitat jenis-jenis satwa. Lebih dari 100 jenis burung hidup disini, dan daratan lumpur yang luas berbatasan dengan hutan mangrove merupakan tempat mendaratnya ribuan burung pantai ringan migran, termasuk jenis burung langka Blekok Asia (Limnodrumus semipalmatus)
Pelindung terhadap bencana alam
Vegetasi hutan mangrove dapat melindungi bangunan, tanaman pertanian atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam melalui proses filtrasi.
Pengendapan lumpur
Sifat fisik tanaman pada hutan mangrove membantu proses pengendapan lumpur. Pengendapan lumpur berhubungan erat dengan penghilangan racun dan unsur hara air, karena bahan-bahan tersebut seringkali terikat pada partikel lumpur. Dengan hutan mangrove, kualitas air laut terjaga dari endapan lumpur erosi.
Penambah unsur hara
Sifat fisik hutan mangrove cenderung memperlambat aliran air dan terjadi pengendapan. Seiring dengan proses pengendapan ini terjadi unsur hara yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pencucian dari areal pertanian.
Penambat racun
Banyak racun yang memasuki ekosistem perairan dalam keadaan terikat pada permukaan lumpur atau terdapat di antara kisi-kisi molekul partikel tanah air. Beberapa spesies tertentu dalam hutan mangrove bahkan membantu proses penambatan racun secara aktif
Sumber alam dalam kawasan (In-Situ) dan luar Kawasan (Ex-Situ)
Hasil alam in-situ mencakup semua fauna dan hasil pertambangan atau mineral yang dapat dimanfaatkan secara langsung di dalam kawasan. Sedangkan sumber alam ex-situ meliputi produk-produk alamiah di hutan mangrove dan terangkut/berpindah ke tempat lain yang kemudian digunakan oleh masyarakat di daerah tersebut, menjadi sumber makanan bagi organisme lain atau menyediakan fungsi lain seperti menambah luas pantai karena pemindahan pasir dan lumpur.
Transportasi
Pada beberapa hutan mangrove, transportasi melalui air merupakan cara yang paling efisien dan paling sesuai dengan lingkungan.
Sumber plasma nutfah
Plasma nutfah dari kehidupan liar sangat besar manfaatnya baik bagi perbaikan jenis-jenis satwa komersial maupun untukmemelihara populasi kehidupan liar itu sendiri.
Rekreasi dan pariwisata
Hutan bakau memiliki nilai estetika, baik dari faktor alamnya maupun dari kehidupan yang ada di dalamnya. Hutan mangrove yang telah dikembangkan menjadi obyek wisata alam antara lain di Sinjai (Sulawesi Selatan), Muara Angke (DKI), Suwung, Denpasar (Bali), Blanakan dan Cikeong (Jawa Barat), dan Cilacap (Jawa Tengah). Hutan mangrove memberikan obyek wisata yang berbeda dengan obyek wisata alam lainnya. Karakteristik hutannya yang berada di peralihan antara darat dan laut memiliki keunikan dalam beberapa hal. Para wisatawan juga memperoleh pelajaran tentang lingkungan langsung dari alam. Pantai Padang, Sumatera Barat yang memiliki areal mangrove seluas 43,80 ha dalam kawasan hutan, memiliki peluang untuk dijadikan areal wisata mangrove.
Kegiatan wisata ini di samping memberikan pendapatan langsung bagi pengelola melalui penjualan tiket masuk dan parkir, juga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat di sekitarnya dengan menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, seperti membuka warung makan, menyewakan perahu, dan menjadi pemandu wisata.
Sarana pendidikan dan penelitian
Hutan mangrove dimanfaatkan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan laboratorium lapang yang baik untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.
Memelihara proses-proses dan sistem alami
Hutan mangrove sangat tinggi peranannya dalam mendukung berlangsungnya proses-proses ekologi, geomorfologi, atau geologi di dalamnya.
Penyerapan karbon
Proses fotosentesis mengubah karbon anorganik (C02) menjadi karbon organik dalam bentuk bahan vegetasi. Pada sebagian besar ekosistem, bahan ini membusuk dan melepaskan karbon kembali ke atmosfer sebagai (C02). Akan tetapi hutan bakau justru mengandung sejumlah besar bahan organik yang tidak membusuk. Karena itu, hutan mangrove lebih berfungsi sebagai penyerap karbon dibandingkan dengan sumber karbon.
Memelihara iklim mikro
Evapotranspirasi hutan mangrove mampu menjaga kelembaban dan curah hujan kawasan tersebut, sehingga keseimbangan iklim mikro terjaga.
Mencegah berkembangnya tanah sulfat masam
Keberadaan hutan mangrove dapat mencegah teroksidasinya lapisan pirit dan menghalangi berkembangnya kondisi alam.

Artikel Terkait :

DEFINISI POHON

2011-11-07T08:42:00.000-08:00

Definisi Pohon ialah tumbuhan dengan batang dan cabang yang berkayu. Kayu dari pohon terdiri dari jaringan pembuluh kayu (xylem) dan jaringan pembuluh tapis (floem). Di antara kedua jaringan ini terdapat lapisan kambium yang membuat pohon bertambah besar diameternya. Pengertian dari Pohon biasa juga disebut pokok. Pohon memiliki batang utama yang tumbuh tegak, menopang tajuk pohon.

Pohon berbeda dengan semak melalui bentuk dan ukurannya. Semak juga memiliki batang berkayu, tetapi tidak tumbuh tegak.

Pisang sering dikatakan "pohon pisang" tetapi sebenarnya tidak demikian karena pisang tidak mempunyai batang yang berkayu.

Pohon-pohon yang kecil yang tidak bertambah tinggi lagi hanya sebagai tumbuhan penutup tanah disebut semak dan perdu.

Jenis-jenis mawar hias lebih tepat disebut semak daripada pohon karena batangnya walaupun berkayu tidak berdiri tegak dan habitusnya cenderung menyebar menutup permukaan tanah.
Batang merupakan bagian utama pohon dan menjadi penghubung utama antara bagian akar, sebagai alat transportasi tumbuhan untuk mengumpulkan air dan mineral, dan bagian tajuk pohon (canopy).

Ukuran batang yang lebih kecil disebut cabang dan yang lebih kecil lagi adalah ranting, keduanya berfungsi memperluas ruang bagi pertumbuhan daun sehingga mendapat lebih banyak cahaya matahari dan juga menekan tumbuhan pesaing di sekitarnya.

DEFINISI BIOENERGI ATAU ENERGI BIOMASSA

2011-11-04T19:14:00.000-07:00

Definisi dari Bioenergi adalah energi yang berasal dari biomassa. Sedangkan Pengertian dari Biomassa adalah Jumlah bahan hidup yang terdapat di dalam satu atau beberapa jenis organism yang berada di dalam habitat tertentu. Biomasa pada umumnya dinyatakan dalam berat kering organisme persatuan luas habitat, yang dinyatakan dalam kg/m2, atau kg/m3. Biomasa adalah salah satu sumberdaya hayati, merupakan energi matahari yang telah ditransformasi menjadi energi kimia oleh tumbuhan berhijau daun. Ada yang mendefinisikan Biomassa sebagai bahan-bahan organik berumur relatif muda dan berasal dari tumbuhan atau hewan; produk & limbah industri budidaya (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan).

Bioenergi merupakan sektor perekonomian energi dunia yang paling dinamis dan berubah cepat. Pertumbuhan pesat industri bahan bakar nabati (BBN, liquid biofuels) memasok sekitar 10 % dari kebutuhan energi dunia dan merupakan 78 % dari seluruh pasokan energi terbarukan.

Bangsa Indonesia mempunnyai biodiversitas dan lahan potensial yang amat besar, harus dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memperkuat ketersediaan pasokan energi dan neraca pembayaran negara, membuka banyak lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, melancarkan pertumbuhan ekonomi yang merata, dan turut meredam emisi gas-gas rumah kaca.

Produksi bioenergi dapat dihasilkan dari residu dan limbah pemanenan serta pengolahan pangan memiliki makna penting dalam mengefisienkan (memperkuat struktur & daya saing) industri pangan domestik (residu seperti sekam, jerami, bagas, tetes, tandan kosong sawit, dll).

Pemanfaatan bioenergi di Indonesia masih rendah bila dibandingkan ketersediaan biomassa yang melimpah. Pemanfaatan biomassa untuk bioenergi negara kita masih tertinggal jauh dari Thailand yang mempunyai produksi lebih rendah.

Indonesia yang mempunyai hutan hujan tropis yang kaya akan sumberdaya alam nabati menyediakan beranekaragam tumbuhan yang bisa dijadikan bahan bakar terbarukan. Dengan jumlah pulau-pulau lebih dari 17.000 pulau membuat Indonesia kaya potensi biomassa di darat maupun di laut.

Potensi dari tumbuhan-tumbuhan energi multiguna kawasan tropik seperti : pogam/kranji/mabai (Pongamia pinnata), nyamplung/bintangur (Calophyllum inophyllum), nimba (Azadirachta indica), gatep pait (Samadera indica), jarak pagar (Jatropha curcas), kelor (Moreinga oleifera), kacang hiris (Cajanus cajan), sukun (Artocarpus altilis), Aren (Arenga pinnata), Sagu (Metroxylon sp) dan aneka alga mikro.

Konversi biomassa menjadi bioenergi dapat melalui beberapa cara yaitu Pembakaran Langsung, Konversi Termokimiawi, dan Konversi Biokimiawi. Konversi Termokimiawi pada akhirnya menghasilkan bahan bakar cair dan biodiesel, konversi biokimiawi dengan cara pencernaan kimiawi menghasilkan gas metan sedangkan konversi biokimiawi dengan fermentasi hidrolisis menghasilkan etanol.

Terkait ;